jpnn.com - JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Kerja terus bergulir. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap reshuffle terhadap menteri yang dianggap tak becus.
Muzani membeberkan sejumlah indikator yang menjadikan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla perlu dievaluasi. Bukan hanya dari segi kebijakan, tetapi juga kinerja para menterinya.
BACA JUGA: Penyerapan Anggaran Kemenhub Belum Sampai 10 Persen
"Pemerintah Jokowi berjalan tujuh bulan. Ada kemajuan, tapi ada beberapa catatan. Dia antara catatan yang kami catat, ketidakpastian dalam setiap keputusan pemerintah," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/4).
Menurut Muzani, ketidakpastian kebijakan pemerintah menimbulkan efek bagi masyarakat. Di antaranya ialah harga bahan bakar minyak (BBM) yang sempat masing-masing dua kali naik dan turun.
BACA JUGA: Fadli Zon Sebut PBB Seperti Gangster
"Itu domain pemerintah, tapi tidak punya perhitungan yang cermat. Pemerintah terus menyesuaikan ini. Komoditas jadi sulit menetapkan harga dan akhirnya satu sisi daya beli masyarakat menurun, di sisi lain daya saing tidak kompetitif. Tidak ada yang pasti," kata Muzani.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra ini juga melihat kebijakan pemerintah di bidang hukum. Ada juga keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dua partai politik yang sedang berkonflik.
BACA JUGA: Libatkan Tokoh Masyarakat Cegah Peredaran Narkoba
Dia juga menyoroti soal fasilitas uang muka kendaraan bagi pejabat negara dengan terbitnya Keputusan Presiden. Meski, kemudian dicabut kembali setelah menuai kritik dari publik.
"Jangan-jangan semua keputusan pemerintah sama saja. Apa ini? Semua keputusan terbuka untuk evaluasi. Ini mekanisme dan tata kelolanya harus disesuaikan lagi agar menjamin kepastian," ujar Muzani. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Saksi Kunci Kasus Benjina Tolak Permintaan Menteri Susi
Redaktur : Tim Redaksi