60,4 Persen Publik Minta Jokowi Reshuffle Kabinet

Minggu, 21 Juni 2015 – 17:01 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Resistensi masyarakat terhadap para menteri yang menghuni Kabinet Kerja ternyata sangat besar. Setidaknya, itulah hasil yang ditunjukkan survei dari Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

Dari 250 responden, sebanyak 66,8 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara, hanya 32,4 persen yang mengaku kepuasan dan sisanya tidak menyatakan pendapat.

BACA JUGA: Jika Berani Ganti Puan, Kerja Jokowi Bakal Lancar

"Atas dasar itu, reshuffle pun sangat mendesak untuk dilakukan. Sebanyak 60,4 persen responden mendesak Jokowi-JK merombak kabinetnya," kata peneliti survei, Hendri Satrio dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Menurut Hendri, hanya 38 persen responden yang menyatakan reshuffle tidak mendesak dilaksanakan saat ini. Hendri menambahkan, sebanyak 67,5 persen responden menyatakan reshuffle kabinet sangat mendesak dilakukan.

BACA JUGA: Dana Desa Yang Ditransfer ke Daerah Capai Rp 7,39 Triliun

Sementara itu, sebanyak 15,6 persen menyatakan reshuffle mendesak digelar. Sebanyak 14,9 persen menilai reshuffle kurang mendesak.

Lalu, kapan waktu yang tepat bagi Jokowi melakukan reshuffle? Sebanyak 40 persen menilai, reshuffle perlu dilakukan setelah menteri bekerja setahun. Sebanyak 27,2 persen responden enyatakan, reshuffle layak dilakukan setelah dua tahun.

BACA JUGA: Lima Poin Revisi ini Dianggap jadi Pelemahan KPK

Selain itu,sebanyak 19,6 persen responden mengusulkan agar reshuffle dilakukan enam bulan pemerintahan. Hendri mengatakan dorongan reshuffle ini karena sebagian kalangan tidak puas dengan kebijakan Jokowi-JK.

"Seperti naik turunnya harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas, melemahnya rupiah, serta penambahan utang. Hal-hal seperti ini jadi pemicunya," papar Hendri.

Survei tersebut, kata Hendri, diikuti 250 responden pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said. Survei dimulai dari 26 Mei-3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. (flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Pecat Seketika Kader Korupsi di Musi Banyuasin


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler