jpnn.com, JAMBI - Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pemerintah Pusat menyebabkan sejumlah daerah akan mengalami kekurangan guru PNS, termasuk Provinsi Jambi.
Ditambah lagi gelombang pensiun yang terjadi dalam jumlah besar di 2017 hingga 2020 mendatang.
BACA JUGA: Jokowi Minta Dirut PLN Tuntaskan Listrik di Timur Indonesia
2017 ini saja jumlah guru SD, SMP dan SMA yang pensiun mencapai 627 orang.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik mengakui gelombang PNS untuk guru di Provinsi Jambi sangat besar. Penambahan tidak ada sejak beberapa tahun terakhir. Sementara Pemerintah Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) untuk menjadi CPNS. Pengangkatan kewenangan Pemerintah Pusat.
BACA JUGA: Tak Benar Brimob Sweeping Rumah Warga di Papua
“Kita hanya menunggu,” katanya, kemarin.
Dengan banyaknya jumlah guru PNS yang pensiun 2017 ini, Dia mengharapkan Pemerintah Pusat mengakomodir GTT untuk diangkat menjadi CPNS. “Kalau kita diminta untuk mengusulkan, kita minta GTT yang ada saja diangkat. Ini sebagai apresiasi pemerintah kepada mereka,” harapnya.
BACA JUGA: Terpaksa Mandikan Jenazah dengan Air Hujan
Untuk pengangkatan, jika disetuji, akan disesuaikan dengan lamanya waktu pengabdian yang dilakukan oleh GTT. “Harapan kita seperti itu,” akunya.
Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Husairi, melalui Kabid Mutasi BKD Provinsi Jambi, Aman, pengajuan pensiun yang telah diproses oleh BKD Provinsi Jambi sebanyak 49 orang. “Itu sudah kita proses,” ujarnya. “Jumlah itu diketahui berdasarkan data pengajunan pensiun yang diterima BKD Provinsi Jambi hingga Oktober,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya mengatakan, dengan banyaknya jumlah GTT, Dia meminta Pemerintah Pusat untuk mengangkat GTT jadi CPNS. Pemerintah Pusat harus mengatur regulasi. Banyaknya guru PNS yang pensiun ini akan mengganggu jalanya roda pendidikan.
“Kita harapkan ada formasi penerimaan guru PNS baru unutk menunjang belajar mengajar,” katanya.
Pengangkatan GTT menjadi CPNS harus dilakukan melalui tes. Karena kalau tidak akan timbul kecemburuan sosial, nepotisme juga akan semakin tinggi. “Harus ada formasi penerimaan, test dilakukan secar terbuka,” pintanya.
Terpisah, Pengamat Pendidikan Provinsi Jambi, Prof. Damris mengatakan, banyaknya jumlah guru yang pensiun setiap tahunya menjadi catatan. Pemerintah harus melakukan pemenuhan dengan jumlah yang sama. “Ini berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah,” ujarnya.
Kata Dia, moratorium yang dilakukan, pemerintah seolah membatasi penerimaan CPNS. Untuk pemenuhan belajar mengajar di sekolah, sejauh ini dipenuhi GTT. Ditambahkan Damris, proses pendidikan yang dilakukan oleh GTT dirasa kurang maskimal. Pasalnya, penghasilan GTT sangat kecil. Dengan penghasilan yang kecil, maka, GTT juga kurang maksimal dalam mengajar.
“Kita harapkan ada rekrutmen terbuka dalam waktu dekat,” katanya.
Terkait dengan proses rekurtment nanti, Damris mengharapkan pemeritah melakukan formulasi dalam proses penerimaan. Dia mengharapkan ada apresiasi terhadap GTT yang telah memiliki pengalaman. “Tidak mungkin sarjana yang baru lulus langsung diangkat jadi CPNS. GTT yang telah lama mengajar, lebih bagus,” pungkasnya. (nur/hfz/adi/hnd/rza/ptm/oni/sun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Perwira Polda Kehilangan Uang Rp 100 Juta
Redaktur & Reporter : Budi