jpnn.com, JAKARTA - Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 7 September, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas langsung tancap gas.
Sepertinya, tidak ada hari libur bagi mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu untuk menuntaskan 10 isu aktual dan prioritas KemenPAN-RB, salah satunya penyelesaian masalah honorer.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas: Penyelesaian Honorer Butuh Niat Baik Kepala Daerah
JPNN.com mencatat sejumlah upaya yang dilakukan MenPAN-RB Azwar Anas dalam kurun waktu sepekan, yaitu:
1. Rapat bersama pejabat KepmenPAN-RB
Rapat pimpinan bersama para pejabat di lingkungan KepmenPAN-RB untuk mengetahui apa saja prioritas utama yang harus segera dilaksanakan.
Tercatat ada 10 isu aktual dan prioritas KemenPAN-RB, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, flexible working arrangement (FWA), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kelima, berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya, isu formasi Papua-Papua Barat yang ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur.
BACA JUGA: PPPK 2022: MenPAN-RB Azwar Anas & Menkes Budi Bersepakat, Honorer Nakes Siapkan Diri
Ketujuh, penanganan tenaga honorer K2 dan K1. Lalu, kesejahteraan ASN, penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terakhir, rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN).
2. Bertemu 3 Asosiasi Pemda
MenPAN-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan, mengingat tenggat waktu keberadaan honorer hanya sampai 28 November 2023.
Setelah itu, tidak ada lagi honorer, kecuali PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sejumlah agenda penting dikebutnya untuk mendapatkan skema penyelesaian honorer K2 dan non-K2.
Di antaranya adalah pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
3. Bertemu Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Azwar Anas dan Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana membahas bagaimana mengakselerasi percepatan penataan honorer nakes melalui seleksi PPPK dengan memberikan afirmasi.
4. Bertemu dengan LAN
Dalam upaya mengurai masalah honorer, Menteri Anas beberapa bertemu kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BKN.
Sehari sebelum rakor persiapan pegadaan ASN 2022, Azwar Anas melakukan rakor dengan BKN, LAN, asosiasi Pemda meliputi APPSI, Apeksi, Apkasi pada 12 September.
5. Bertemu Menkes
MenPAN-RB Azwar Anas dan Menkes Budi Gunadi Sadikin sepakat untuk penyelesaian honorer nakes dengan memberikan afirmasi dalam pengangkatan mereka menjadi PPPK.
6. Minta dukungan DPD RI
MenPAN-RB Azwar Anas meminta dukungan DPD RI dalam menuntaskan masalah honorer. Itu karena jumlah honorer terbesar ada di daerah.
7. Rakor persiapan pengadaan ASN 2022
Azwar Anas menetapkan kuota PPPK 2022 sebanyak 530.028. Dia juga meminta agar seleksi PPPK 2022 dipercepat
"Jelang akhir September, seleksi PPPK sudah harus dibuka," tegasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad