jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membuka penerimaan aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini. Ada empat poin penting yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo terkait rekrutmen CPNS dan PPPK, yaitu:
1. Jadwal penerimaan ASN.
BACA JUGA: Penjelasan Kepala BKN tentang Soal Ujian Seleksi CPNS dan PPPK 2021
Menteri Tjahjo mengatakan, jadwal penerimaan CPNS dan PPPK, tengah disusun KemenPAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Rekrutmen 1,3 juta ASN terbesar di Indonesia.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Kepala BKN terkait Pelaksanaan Seleksi CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan
Menurut Tjahjo, proses pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021 dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah.
" Ini angka terbesar di Indonesia dan tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujarnya dalam pernyataan resminya yang diterima JPNN.com pada 4 Maret 2021.
BACA JUGA: Inilah Formasi CPNS 2021, Lihat Jumlahnya, Bandingkan dengan PPPK
3. Gunakan sistem online dan diawasi BSSN.
Saat ini pemerintah tengah merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keajegan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. Dukung pengadaan 1 juta guru PPPK dari honorer.
KemenPAN-RB mendukung upaya Kemendikbud merekrut guru PPPK untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi tenaga honorer.
Para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah guru honorer K2 yang terdata di BKN, guru honorer non K2 yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud baik yang memiliki sertifikat pendidik maupun belum. Juga lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum pernah mengajar.
5. Guru honorer punya kesempatan tiga kali ikut tes.
Kemendikbud, kata Menteri Tjahjo, menyediakan fasilitas bimbingan belajar bagi para guru honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali.
6. Kuota satu juta guru PPPK dibahas sejak lama.
Kuota satu juta guru PPPK, kata Tjahjo, sudah dibahas KemenPAN-RB bersama dengan Kemendikbud serta
BKN sejak Februari 2020. Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam
memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran.
7. Jumlah formasi ASN instansi pusat dan daerah.
Pengadaan ASN di daerah selain jabatan guru, lanjut Tjahjo, sebanyak 189 ribu pegawai terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan. Termasuk tenaga kesehatan, dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan.
"Secara proporsional 70-80% merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh KB, atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan," kata mantan menteri dalam negeri ini.
Sedangkan untuk kebutuhan ASN di instansi pusat sekitar 83 ribu baik CPNS maupun PPPK sesuai kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad