721.008 Rumah Tangga Tidak Mampu Pasang Listrik

Minggu, 07 Juli 2019 – 17:23 WIB
Ilustrasi listrik. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian ESDM mencatat, per 1 Juli 2019, ada 721.008 rumah tangga di Indonesia yang masuk golongan belum mampu memasang listrik.

Jumlah itu berkurang jika dibandingkan pada Desember 2018 yang mencapai 992.841 rumah tangga.

BACA JUGA: Emas Ditemukan di Perairan Banten

Angka tersebut memang relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik sebanyak 67.548.773 rumah tangga.

BACA JUGA: Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik Berpeluang Naik

BACA JUGA: 15 Ribu Rumah Tangga Miskin Akan Dialiri Listrik

Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi dengan rumah tangga miskin belum berlistrik terbanyak. Yakni, 228.742 rumah tangga atau 32 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan, rumah tangga miskin ini sebenarnya bisa membayar biaya listrik bulanan.

BACA JUGA: Tingkatkan PPM, CFCD dan Kementerian ESDM Gelar Studi Komparatif di Jepang

Namun, mereka tidak mampu membayar biaya pemasangan untuk mendapat sambungan listrik dari PLN.

’’Kebanyakan di Jatim yang menjadi lumbung listrik. Ini kemudian buat isunya sosial, isu keadilan listrik ada, tetapi tidak mampu untuk pasangnya,’’ kata Rida.

Kementerian ESDM mengupayakan partisipasi badan usaha sektor ESDM untuk membantu pasang baru listrik bagi rumah tangga miskin belum berlistrik.

Bantuan pasang baru listrik tersebut berupa instalasi sederhana dengan dua titik lampu dan satu kotak kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, biaya penerbitan sertifikat laik operasi (SLO), dan voucher perdana listrik prabayar.

’’Ini akan menggunakan dana CSR badan usaha sektor ESDM. Semuanya gratis. Jadi, mereka (masyarakat tidak mampu, Red) tinggal terima beres. Kami tinggalkan dengan kondisi sudah menyala,’’ ujarnya.

Rasio elektrifikasi (RE) Indonesia per Juni 2019 naik menjadi 98,81 persen dari 98,30 persen pada akhir 2018.

Angka itu diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai 99,9 persen pada akhir 2019 sesuai dengan target pemerintah.

’’Yang paling kami perhatikan saat ini dan ini juga mohon dukungannya adalah NTT. Diharapkan, masyarakat atau saudara-saudara kita di sana setidaknya sejajar dengan saudara-saudara lain di Indonesia,’’ tutur Rida.

NTT adalah satu-satunya provinsi dengan RE di bawah 80 persen, yaitu 72 persen. (vir/c14/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mulai Tahun Depan Beli Elpiji 3 Kg Harus Pakai Kartu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler