jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan 8 bulan berkuasa, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah menanggung utang baru senilai Rp859 triliun. Utang tersebut menurut Achmad, berasal dari pinjaman World Bank 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp143 triliun, dari Tiongkok Rp650 triliun dan pinjaman dana IDB sebesar Rp66 triliun.
"Utang tersebut di luar lelang surat utang negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Euro seri RI-Euro725 senilai 1,25 miliar Euro dengan tenor 10 tahun pada Kamis 23 Juli lalu," kata Achmad, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/7).
BACA JUGA: Pejabat Kemendag jadi TSK Suap Dwelling Time, RJ Lino: Ha Ha Ha
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, perilaku pemerintah yang suka utang sesungguhnya membuat nilai tukar rupiah semakin terpuruk. "Makanya kami selalu kritik bahwa mazhab utang luar negeri sebagai cara memacu pertumbuhan ekonomi baru yang dianut oleh pemerintah ini," tegasnya.
Kondisi tersebut lanjutnya, ini diperparah dengan turunnya jumlah investasi baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Daya beli masyarakat juga terus tergerus terutama di sektor konsumsi, yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
BACA JUGA: Saya Otto Cornelis Kaligis, Diculik dan Dibiarkan Mati Pelan-Pelan
“Efek berantai berikutnya adalah pertumbuhan kredit melambat. Tingkat inflasi terus naik pada Mei-Juni ke level 7 persen serta berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10 persen, karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.
Karena itu, dia mengimbau tim ekonomi pemerintah bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja APBN yang lebih dari 2 ribu triliun rupiah. "Ini tentu sangat tepat untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini. Caranya, percepat pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda, dan bandara baru dengan melibatkan BUMN dan swasta dalam pendanaan dan pengerjaan. Jangan nambah utang," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Keluarkan Sprindik, Kejagung Kebut Kasus Bansos Sumut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oesman Sapta Curhat Pada Jokowi Soal Petani, Begini Isinya
Redaktur : Tim Redaksi