jpnn.com - JAKARTA – Alumni dan civitas akademika berperan penting sebagai pusat keunggulan kekuatan riset dan pengembangan sektor energi, mineral dan batu bara (minerba) dalam upaya mewujudkan visi besar kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Dany Amrul Ichdan mengatakan bahwa pengoptimalan peran kampus juga berefek pada efisiensi anggaran. "Akademisi itu adalah sumber RnD (research and development) yang kuat," kata Dany dalam keterangannya, Rabu (27/11).
BACA JUGA: ICW Sorot Ahmad Ali, Diduga Terafiliasi Bisnis Energi Kotor
Dany seusai menghadiri Seminar Nasional dan Sarasehan “Astacita sebagai Tonggak untuk Kedaulatan Energi dan Masa Depan Indonesia” di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, belum lama ini mengingatkan dunia kampus harus terus diarahkan untuk selalu meng-uprade kemampuan dengan berbagai update teknologi, sumber daya manusia, hingga tenaga pengajarnya.
Menurut Dany, akademisi juga harus memahami tataran korporasi dan industri. "Kampus harus kita jadikan sebagai center of excellent di dalam kekuatan RnD. Kalau kita bayar konsultan mesin misalnya, mahal, kenapa enggak kita optimalkan peranan kampus?" ungkapnya.
BACA JUGA: Pengamat Mendukung 3 Jurus Menteri Bahlil untuk Wujudkan Kemandirian Energi
Ketua Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL-ITB) Abdul Bari menyampaikan bahwa seminar nasional dan sarasehan menghasilkan delapan rekomendasi. Pertama, analisis kendala atas tantangan eksplorasi dan produksi migas dan batu bara maupun mineral di Indonesia.
Menurut dia, kendala itu seperti kebijakan yang tumpang tindih, belum mendukung masuknya investasi secara optimal. Lalu, tata kelola bidang energi dan minerba yang belum mendorong terciptanya multiplier effect.
BACA JUGA: Lewat Transisi Energi Terbarukan, Indonesia Bisa Menurunkan Emisi GRK
Ada pula hambatan perizinan kompleks, keterbatasan data geologi hingga menyulitkan identifikasi lokasi sumber daya dan cadangan baru, serta akses wilayah terbatas. Padahal, kata dia, banyak potensi sumber daya dan cadangan berada di wilayah terpencil dengan infrastruktur yang minim. Keamanan dan konflik sosial, fluktuasi harga di pasar global dan tekanan global untuk menjalankan operasi yang ramah lingkungan, pun turut menjadi kendala di sektor ini.
Bari menambahkan rekomendasi kedua ialah langkah strategis mengatasi tantangan yang memerlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah strategis utama, yaitu sinkronisasi kebijakan antara aspek hulu dan hilir yang terkait, seperti transportasi, petrokimia, pupuk dan lainnya untuk mengoptimalkan bauran energi jangka pendek, menengah, dan panjang, dalam rangka mencapai kemandirian energi.
Menurut dia, kebijakan peningkatan multiplier effect, antara lain, harga gas untuk pupuk dan industri petrokimia, meningkatkan daya tarik investasi baik dari rezim izin maupun kontrak, serta aspek kebijakan fiskal peningkatan produksi migas dalam jangka pendek. "Hal ini untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional,” kata dia dalam keterangan yang sama.
Menurut dia, kegiatan perlu dipetakan dan difokuskan pada peningkatan produksi dan lifting migas, khususnya minyak bumi, dalam jangka pendek antara 1-2 tahun. Selain itu, kegiatan-kegiatan eksplorasi dalam lima tahun terakhir perlu dievaluasi dan dioptimalisasi untuk mendapatkan target-target yang realistis.
Dia menambahkan bahwa dalam sektor mineral, kebutuhan hilirisasi terus didorong dan ditingkatkan untuk mendorong optimalisasi pertambahan nilai. "Di samping itu, pembangunan infrastruktur sampai daerah-daerah terpencil, terutama daerah yang memiliki cadangan energi dan minerba besar, sehingga meningkatkan upaya eksplorasi serta produksi energi dan minerba nasional," ungkapnya.
Bari menambahkan rekomendasi ketiga ialah digitalisasi dan integrasi data geologi yang mudah diakses untuk mendukung eksplorasi efektif. “Kebijakan pengunaan data yang dapat mendorong investasi, serta modernisasi, integrasi dan digitalisasi data yang bisa diakses untuk riset dan industri,” ucapnya.
Bari melanjutkan rekomendasi keempat ialah simplifikasi perizinan dengan menerapkan kebijakan izin yang lebih sederhana dan efisien tanpa mengurangi aspek pengawasan. Rekomendasi kelima ialah soal pengembangan teknologi yang dilakukan dengan meningkatkan investasi dalam teknologi eksplorasi dan produksi yang lebih modern dan efisien. Kemudian, peningkatan riset-riset untuk membuka potensi-potensi eksplorasi dan eksploitasi terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, perlu adanya jaminan aspek keamanan wilayah yang berpotensi besar untuk eksplorasi sumber daya energi dan mineral, serta pembangunan infrastruktur guna menurunkan biaya pemenuhan kebutuhan energi. “Keenam, diversifikasi pasar. Mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu untuk memitigasi risiko fluktuasi harga global melalui hilirisasi hingga produk jadi," katanya.
Rekomendasi ketujuh, lanjut dia, ialah soal masa depan sektor migas dan minerba. Menurut Bari, sektor migas dan minerba merupakan masa depan Indonesia. "Dengan potensi SDA yang sangat besar, ditambah SDM unggul dan didukung aturan perundang-undangan untuk mendorong kemandirian, itu akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan,” paparnya.
Bari menambahkan rekomendasi kedelapan ialah komitmen mendukung pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperkuat sektor migas dan minerba. Menurut dia, hal itu dilakukan dengan memberikan masukan dan implementasi kebijakan eksplorasi hingga hilirisasi dan menghadirkan alumni-alumni dan pemikiran terbaik untuk NKRI.
Sebagai salah satu bentuk komitmen, kata Bari, IAGL-ITB akan mendorong peningkatan kapabilitas dan kompetensi para alumni geologi ITB, terutama yang muda-muda, mencapai tingkat kemampuan tertinggi dalam pengelolaan sumber daya energi dan minerba untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"IAGL-ITB yakin bahwa Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkan kedaulatan energi nasional untuk meningkatkan posisi geopolitik Indonesia menjadi lebih unggul melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri yang dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 33,” katanya. (*/boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi