jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Provinsi Riau mengajukan delapan tuntutan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tuntutan tersebut disampaikan BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau pada Rabu (7/12).
BACA JUGA: Seleksi Kompetensi PPPK Nakes Dimulai, MenPAN-RB Azwar Anas Doakan Honorer
Di depan Ketua Komisi V Robin Hutagalung, wakil ketua dan sejumlah anggota DPRD Riau, BKH PGRI menyampaikan aspirasi seluruh honorer di Riau.
Ketua BKH PGRI Eko Wibowo saat mengatakan seharusnya kepala Dinas Pendidikan dan BKD Riau hadir dalam audiensi tersebut, tetapi karena tugas luar kota sehingga audiensi dijadwal ulang.
BACA JUGA: Jadwal Seleksi PPPK Teknis belum Jelas, Ketum Honorer K2: Indonesia Bukan hanya Guru & Nakes
"Insyaallah Senin, 12 Desember audiensinya,'" ujarnya.
Adapun tuntutan guru honorer Provinsi Riau :
BACA JUGA: Menyemangati Peserta Seleksi Kompetensi PPPK, MenPAN-RB: Minta Doa Bapak dan Ibu di Rumah, Ya
1. Memprioritaskan pengangkatan ASN PPPK 2023 bagi guru honorer yang tidak bisa resume pendaftaran di SSCASN 2022. Penyebabnya antara lain salah upload, ijazah tidak linier, dan tidak formasi sekolah induk.
2. Memprioritaskan guru wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) Kabupaten Meranti dan Kabupaten Inhil.
3. Memprioritaskan guru honorer usia lebih tua dan telah mengabdi 5 - 16 tahun diangkat ASN PPPK 2023.
4. Mengusulkan PPPK 2023 kepada Disdik Riau membuka formasi semua mata pelajaran adaptif, normatif, produktif dan muatan lokal SMAN, SMKN, dan SLB.
5. Mengusulkan kepada Disdik Riau pengangkatan PPPK 2023 tanpa tes cukup penilaian observasi.
6. Mengusulkan guru honorer yang tak linier menjadi PPPK 2023 karena di sekolah tidak ada guru honorer sesuai ijazahnya.
7. Mengusulkan pengangkatan ASN PPPK 2023 bagi tenaga kependidikan yang bekerja menyelesaikan data tenaga pendidik di sekolah.
8. Mengusulkan gaji guru honorer dan Bosda SMAN ,SMKN, SLB dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2023 .sampai semuanya jelas diangkat ASN PPPK.
"Semoga apa yang kami perjuangkan bisa terealisasi pada Maret 2023," ujar wakil ketua PGRI Riau itu.
Semua Guru Honorer Harus Diangkat PPPK
Dia menambahkan Pemprov Riau sudah mengusulkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas soal perekrutan guru honorer dan tendik dalam seleksi PPPK 2023.
Dia berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat PPPK 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer.
Pemerintah harus ingat bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Mereka bertahun-tahun mengabdikan diri demi mencerdaskan anak bangsa dan berakhlak mulia.
"Alhamdulillah semua fraksi di Komisi V DPRD Riau mendukung penuh tuntutan aspirasi guru honorer diangkat PPPK 2023," kata tokoh muda pendidikan Riau ini.
3 Kebijakan Pemerintah soal PPPK 2023
Sebelumnya pada peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Menteri Nadiem mengungkapkan ada tiga kebijakan yang diambil pemerintah dalam perekrutan PPPK 2023, yaitu:
1. Jika pada Maret 2023 pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut.
2. Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran PPPK hanya untuk guru PPPK tahun depan.
3. Anggaran PPPK akan ditransfer kepada pemda setelah guru honorernya diangkat.
"Itu kebijakan yang akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer. Kebijakan itu sudah disetujui Presiden Jokowi," tegas Nadiem Makarim. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad