jpnn.com, SURABAYA - Permasalahan kependudukan yang dihadapi Pemkot Surabaya sangat kompleks.
Selain warga pendatang dan warga yang belum memiliki e-KTP, Pemkot Surabaya menangani warga yang tidak masuk data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlahnya mencapai ribuan orang.
BACA JUGA: Ribuan Orang Antre demi Rekam e-KTP
Di wilayah selatan, lebih dari 86 ribu orang masuk kategori tersebut. Mereka tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, administrasi kependudukan, termasuk e-KTP, mereka tidak bisa dilayani.
BACA JUGA: Rekam Data Kependudukan Kini Langsung Miliki e-KTP
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo menyatakan, banyak warga yang tidak paham bahwa dirinya tidak masuk data Kemendagri.
Mereka baru sadar setelah mengurus dokumen kependudukan. ''Data mereka tidak pernah ada,'' katanya.
BACA JUGA: Jangan Percaya Hoaks Kebocoran Data e-KTP untuk SIM Card!
Lelaki yang akrab disapa Anang itu menjelaskan beberapa penyebab warga tidak masuk data Kemendagri.
Salah satunya adanya kependudukan ganda. Misalnya, nomor induk kependudukan si A ternyata sama dengan si B. Data seperti itu tidak akan terbaca di Kemendagri.
Mereka tidak bisa mengikuti perekaman e-KTP. Otomatis, mereka juga tidak bisa masuk data kependudukan di suatu daerah. Sebab, identitas kependudukannya bermasalah.
Jumlah warga yang mengalami masalah seperti itu sangat banyak. Data dispendukcapil di wilayah selatan menunjukkan bahwa Kecamatan Wonokromo paling banyak.
Jumlahnya mencapai lebih dari 22 ribu orang. Lalu, di Kecamatan Sawahan mencapai lebih dari 20 ribu orang.
''Permasalahannya banyak yang tidak tahu. Karena itu, warga yang bersangkutan merasa tidak ada masalah dengan identitasnya,'' ucap Anang.
Lantas, bagaimana dengan warga yang mengalami permasalahan itu? Anang menyarankan mereka ke dispendukcapil. Mereka akan diverifikasi ulang. Selanjutnya, ada verifikasi biometrik untuk memastikan validitas data. ''Hingga kini, partisipasi warga untuk verifikasi ulang belum maksimal,'' tambahnya.
Sebagian warga memang tidak tahu apakah dirinya masuk data Kemendagri atau tidak.
Mereka baru sadar saat datanya tidak keluar di kecamatan. Camat Sawahan M. Yunus menganggap wajar jika banyak warga yang tidak melakukan verifikasi.
''Sebab, mereka tidak tahu,'' ucapnya.
Meski begitu, Yunus tidak tinggal diam. Permasalahan itu menjadi materi sosialisasi saat dia turun ke kelurahan.
Dia ingin warga memiliki inisiatif untuk mengecek data pribadi ke dispendukcapil.
''Paling tidak, mereka memiliki niat untuk memastikan identitas kependudukannya,'' ungkapnya.
Camat Wonokromo Tomi Ardianto mengambil langkah serupa. Permasalahan penduduk sangat kompleks.
Saat ini dia fokus pada pendataan masyarakat pendatang. Sambil melaksanakan agenda tersebut, Tomi turut menyosialisasikan masalah warga di luar data Kemendagri.
''Itu bisa jadi masukan warga agar berhati-hati dengan identitas kependudukan,'' tuturnya. (riq/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Khofifah Minta Pemprov DKI Perbarui Data Kependudukan
Redaktur & Reporter : Natalia