jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 9 fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas sejumah capaian yang telah diraih Pemprov Sumsel.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna LXIV DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat (8/6).
BACA JUGA: Gubernur Herman Deru Kenalkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ke Wali Kota se-Indonesia
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya didampingi Sekda Suman Asra Supriono.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki tersebut, 9 fraksi secara maraton menyampaikan pandangannya.
Diawali dengan mendengarkan pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Lia Anggraini.
BACA JUGA: Hadiri Rapat Paripurna, Herman Deru Sampaikan Peningkatan Aset Sumsel
Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sumsel atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2022.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasinya kepada pemprov yang telah berhasil meningkatkan nilai aset.
“Pemanfaatan aset milik pemerintah dan pengembangan jasa layanan umum daerah terus dilakukan untuk mendanai pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Lia Anggraini.
Senada juga disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Hj Meli Mustika.
Meli juga memberikan apresiasi atas laporan keuangan Pemprov Sumsel TA 2022 yang telah diaudit oleh BPK dengan opini WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut.
“Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara administratif tersebut,” kata Meli Mustika.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menilai opini WTP tersebut merupakan hasil kinerja dari setiap instansi terkait mengingat anggaran dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.
“Semoga hal ini menjadi satu instrumen konstruktif bagi kita semua demi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan,” harapnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Herman juga memberikan apresiasinya atas opini WTP yang telah didapat Pemprov Sumsel.
Herman juga mengharapkan kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah dapat menyusun rancangan kebijakan umum dan prioritas pelaksana plafon anggaran sementara sebagai pedoman penyusunan APBD.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzareki mengharapkan pihak eksekutif dapat menyiapkan jawaban dan penjelasannya untuk disampaikan di hadapan rapat paripurna yang dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis (15/6) mendatang. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi