jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pasang target pembangunan sembilan ruas Jalan Tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa rampung dan mulai beroperasi pada akhir 2018.
Kementerian PUPR sudah berhasil menyelesaikan 920 kilometer dari total 1.150 kilometer yang membentang mulai Merak hingga Banyuwangi. Dari 920 kilometer tersebut, sudah 607 kilometer yang operasional. Sementara 313 diantaranya ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2018
BACA JUGA: Resmikan Tol Gempol-Pasuruan, Jokowi Ogah Investor Dirugikan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 9 ruas tol Trans Jawa yang akan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018. “Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 km dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 Kilometer, saat ini progresnya sudah 100 persen dan siap diresmikan bulan Juli 2018," ujar Menteri Basuki, seperti diberitakan Jawa Pos.
Sembilan ruas tol yang akan beroperasi tersebut yakni Sragen-Ngawi dan Porong-Gempol. Keduanya ditargetkan beroperasi pada September 2018.
BACA JUGA: Jalur Tol Fungsional Dibuka Hingga H+8
Kemudian pada bulan berikutnya, akan beroperasi ruas Salatiga-Kartosuro. Selanjutnya pada November 2018 akan beroperasi ruas Pemalang-Batang dan ruas Batang-Semarang . Kemudian pada bulan Desember, akan beroperasi ruas Wilangan-Kertosono ruas Pasuruan-Grati-Probolinggo.
Basuki menjelaskan, JalanT ol Trans Jawa dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional,. Selain itu juga untuk menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.
BACA JUGA: Seluruh Tol Fungsional Trans Jawa Bisa Dilalui
Ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol. Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat (rest area).
”Tetap butuh kreativitas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memfasilitasi perkembangan UMKM di ruas-ruas tol baru,” kata Basuki.
Dalam pembangunan ruas tol ini, Pemerintah masih menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) baik dengan swasta maupun BUMN dalam pembangunan jalan tol yang membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang sehingga mengurangi beban belanja APBN.
Basuki mengatakan, untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial, akan dibiayai sepenuhnya dari investasi badan usaha. ”Sementara dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang,” jelas Basuki.
Menurut Basuki, setidaknya ada empat manfaat dari KPBU. Pertama, adanya pembagian risiko (risk sharing) antara Pemerintah dan swasta seperti pendanaan dan pengadaan lahan. Kedua, ada transfer pengetahuan dan teknologi dari swasta kepada Pemerintah. Ketiga, target penyelesaian pekerjaan dengan KPBU tidak tergantung siklus anggaran.
Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur. Ini kata Basuki bisa mempercepat penyelesaiannya sehingga memberi manfaat yang nyata bagi negara.
”Dengan demikian, dana APBN dapat difokuskan bagi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan direct government investment,” pungkas Basuki. (tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Informasi Penting untuk Pemudik dari Jakarta arah Semarang
Redaktur & Reporter : Soetomo