jpnn.com, BATAM - Sebanyak 93 honorer K2 di Pemko Batam tidak ikut mendaftar PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Mereka mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan NIP (Nomor Induk Pegawai) CPNS bagi mereka.
Alasannya, mereka sudah lolos ikut tes CPNS Tahun 2013. Jadi, menurut mereka, tidak masuk akal jika harus menjalani tes lagi untuk bisa menjadi PPPK.
BACA JUGA: PPPK Dianggap Solusi Masalah Honorer K2, tapi kok Tidak Ada Jaminan Lulus?
"Selama 6 tahun kami ke sana ke mari perjuangkan hak kami sebagai PNS, seenaknya kami diminta untuk ikut tes PPPK," kata Marlina, salah seorang honorer K2, saat berorasi di depan Kantor Wali Kota Batam, Senin (18/2).
Honorer lainnya, Dewarasta mengatakan sembari menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) pihaknya tetap menjalani tugas sebagai tenaga pendidik. "Kami dinyatakan lulus oleh Panselnas, tidak ecek-ecek," kata dia.
BACA JUGA: Aneh, Honorer K2 Bisa Daftar PPPK Padahal Daerahnya tak Buka Lowongan
BACA JUGA: PPPK Dianggap Solusi Masalah Honorer K2, tapi kok Tidak Ada Jaminan Lulus?
Menurut dia dari seribu lebih yang ikut CPNS 2013 lalu, ada 484 honorer K2 yang berstatus Berkas Tidak Lengkap (BTL). Namun seiring waktu, terbit NIP dalam dua tahap. Pertama sekitar 300-an diberikan NIP, lalu pada tahap kedua sebanyak 73 orang.
BACA JUGA: Yah..Puluhan Honorer Gagal Daftar PPPK Karena Ini
"Sisanya 93, yaitu kami yang belum (diangkat), kami sempat kira akan diangkat tahap ketiga," ucapnya.
Ia menyampaikan, karena status dari 484 tersebut BTL harusnya yang kelompok 93 orang juga mendapat hak yang sama untuk diangkat jadi PNS.
"Kalau tidak lengkap bisa dilengkapi, yang tidak lengkap kami sudah penuhi juga. Tidak ada pemberitahuan kamu harus pemberkasan ini," imbuhnya.
Saat audiensi dengan Kepala BKP SDM M Sahir, kembali Marlina menyampaikan perlakuan berbeda diberikan pada 73 orang pada tahap kedua. Ia curiga ada indikasi kecurangan bahkan ada dugaan pemberian sejumlah uang dalam proses pemberkasan kelompok tersebut.
"Saya pernah tengok transaksi itu tengah malam, sampai 11 malam. Bukti penyetoran uang," kata dia.
Saat proses audiensi, dialog cukup emosional, guru-guru honorer tersebut sampai menangis menceritakan perjuangan yang hingga kini tak kunjung mendapat status PNS. "Kami tinggalkan anak, suami untuk perjuangkan ini. Bukan tanpa biaya pak," kata dia.
Di depan para honorer K2, Kepala BKP SDM Sahir mengatakan, kini pihaknya sedang menyiapkan pengumuman pendaftaran PPPK dan 93 yang gagal di angkat jadi CPNS ini diarahkan untuk ikut PPPK. Arahan ini membuat honorer bereaksi dengan mengatakan, "Tidak mau PPPK."
Sahir mengatakan, soal 93 honorer K2 tersebut ia klaim sudah diperjuangkan secara prosedural, artinya telah diverifikasi dan dianalisa. Hingga keluar keputusan dari BKN Pekanbaru, yang menyatakan 93 orang tersebut tidak penuhi syarat karena masalah administrasi.
BACA JUGA: Aneh, Honorer K2 Bisa Daftar PPPK Padahal Daerahnya tak Buka Lowongan
"Terkait ketidakpuasan, seandainya diangkat kami juga untung sebenarnya karena dibayar APBN kalau jadi PNS," kata dia.
Ia mengarahkan, kalau 93 honorer tersebut tidak puas dapat mencari tempat pengaduan yang cocok agar ketidakpuasannya dapat diperjuangan secara baik. "Hari ini kan tidak pernah ketemu masalahnya. Kami berpatokan pada keputusan BKN yang keluarkan NIP dan soal syarat administrasi itu. Selama 6 tahun, tidak ada jalan keluar," imbuhnya.
Mendapat jawaban Sahir, para honorer terlihat kecewa, karena sejak awal para honorer telah mengklaim telah berjuang. Dan, BKN Pekanbaru mengarahkan ke mereka agar kembali ke BKP SDM Batam selaku penyelenggara seleksi CPNS 2013.
"Kalau begitu, kami meminta pakta integritas dari bapak, atas arahan bapak kami memperjuangkan perihal ini ke tempat pengaduan lain. Ini jadi pegangan kami ke depan termasuk memperjuangkan ini," imbuh perwakilan para honorer, Etika.
Namum hal ini ditolak Sahir. Dia mengatakan tidak perlu ada lagi surat setelah keputusan BKN keluar. Para honorer kembali kecewa. Sahir justru memberikan salinan keputusan pengembalian usul penetapan NIP CPNS terkait 93 orang tersebut.
"Memperjuangkan ini, tolong kami jangan diintimidasi. Hari ini saja, kami tak diperkenankan berdemo melalui kepala sekolah. Kalau demo Senin ini, Selasa di rumah saja, dan disebutkan ini perintah Pak Rudi (Wali Kota Batam), ini bahasa yang tidak enak," sesalnya.
Tidak lama kemudian, Sahir meninggalkan para guru honorer dari ruangan audiensi.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan seleksi CPNS terkait 93 honorer K2 ini terjadi sebelum dia menjadi walikota, walau saat itu BKP SDM (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah) masih dijabat M Sahir. "2013 itu siapa anunya (Kepala BKP SDM, red). Sahir. Ya udah jangan tanya saya," imbuh Rudi.
Ia mengaku tidak memiliki kewenangan soal tuntutan para honorer K2 diangkat menjadi CPNS. "Saya bukan menteri, keputusnya kan di pusat. Supaya kalian tak bingung, waktu itu terbalik, tes dulu baru administrasi. (Mereka) lulus, tapi administrasi katanya tidak, itu yang membuat tidak keluar (NIP)," papar Rudi. (Adiansah/BP/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penerimaan PPPK Kini Terbentur Masalah Anggaran
Redaktur & Reporter : Soetomo