jpnn.com, SEMARANG - Tim ahli Covid-19 Jawa Tengah telah melakukan kajian terkait tingginya angka kematian di Jawa Tengah.
Dari 10 rumah sakit rujukan yang diteliti, 97,2 persen kematian terjadi pada pasien Covid-19 yang belum divaksin.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo saat rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (9/8).
Dia menerangkan, vaksinasi memberikan dampak cukup signifikan dalam penanganan pandemi di Jateng.
BACA JUGA: Ganjar Minta Data Anak yang Jadi Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19
"Dari 10 rumah sakit di Jateng yang diteliti, ditemukan fakta bahwa 97,2 persen kasus kematian di rumah sakit terjadi pada pasien yang belum divaksin," kata Prasetyo.
Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa angka kematian didominasi oleh pasien lansia, dengan usia di atas 45-65 tahun. Presentasi angka kematian usia ini mencapai 58,4 persen lebih tinggi dibanding kategori umur lainnya.
BACA JUGA: Belum Tertarik Meniru Langkah Anies Baswedan, Pak Ganjar: Saya Rasa itu Enggak Adil
"Penelitian juga menemukan sebanyak 87 persen kasus kematian di rumah sakit terjadi pada pasien kategori rentan, di antaranya lansia dan mereka yang memiliki komorbid," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dari hasil kajian itu, angka kematian memang terkonfirmasi pada lansia, komorbid dan mereka yang belum divaksin.
Terkait vaksinasi ini, angkanya cukup besar dalam arti bisa melakukan pencegahan. Untuk itu, pihaknya akan merubah pola vaksinasi yang ada di Jateng.
"Itu hipotesis kami. Makanya untuk rapat tadi kami ubah cara vaksinasi di Jateng. Sekarang kami cari daerah yang penduduknya banyak, lansianya banyak, komorbidnya banyak. Itu yang diprioritaskan jadi sasaran vaksinasi," jelasnya.
Ganjar meminta seluruh bupati/wali kota fokus pada vaksinasi kelompok rentan itu. Vaksin yang diberikan ke daerah, diminta menyasar kelompok-kelompok tersebut.
"Sementara yang dari TNI/Polri bisa menyasar yang umum sehingga lebih enak pembagiannya. Biar tidak berebut pada ceruk yang sama," jelasnya.
Sebab jika tidak ada pembagian, maka vaksinasi menjadi tidak terarah dan justru menimbulkan kerumunan.
"Saya minta kabupaten/kota menyiapkan sentra-sentra vaksinasi yang lebih kecil lagi, sehingga mudah diakses masyarakat. Misalnya, di kelurahan, kantor desa dan sebagainya sehingga distribusi kita jadi lebih banyak," tegasnya.
Selain soal vaksinasi, Ganjar juga meminta kabupaten/kota tidak abai dan terus meningkatkan tracking dan tracing.
"Umpama tadi Brebes, kenapa rendah mereka jawab tidak punya PCR. Maka saya usulkan dingenjot pakai antigen atau kalau tidak pengadaan peralatan. Rembang juga sama, tapi alasan mereka karena yang positif sedikit, maka tracingnya menurun. Mudah-mudahan ini berita baik, tapi kita harus cermat apakah itu benar karena menurun atau karena kita tidak melakukan sesuatu. Saya minta teman-teman Bupati/Wali Kota memperbaiki diri semuanya," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia