jpnn.com, PNOM PENH - ASEAN kembali mengucilkan junta militer Myanmar dengan tidak mengundang perwakilan mereka ke pertemuan para menteri luar negeri negara anggota.
Kementerian luar negeri Kamboja mengatakan pada Kamis bahwa perwakilan non-politik dari Myanmar telah diundang untuk menghadiri agenda tersebut
BACA JUGA: PM Kamboja Laporkan Hasil Kunjungan, Pak Jokowi Kembali Bicara Tegas soal Myanmar
Para anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak mencapai konsensus untuk mengundang Menlu Myanmar yang ditunjuk oleh junta militer karena dianggap gagal memenuhi rencana perdamaian ASEAN, kata juru bicara Kemlu Kamboja Chum Sounry.
Kamboja saat ini menjabat sebagai ketua perhimpunan beranggotakan 10 negara itu dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri pada 16-17 Februari.
BACA JUGA: Indonesia Sudah Berulang-kali Memperingatkan, Myanmar Masih Cuek
"Sementara itu, kami mendorong Myanmar untuk diwakili oleh seorang (pejabat) tingkat non-politik daripada membiarkan kursinya kosong," kata Sounry kepada Reuters.
Dia menambahkan, terserah Myanmar untuk memutuskan siapa yang akan mewakili.
BACA JUGA: 1 Tahun Kudeta Myanmar, Tak Ada Kabar Baik, Ini soal Orang Hilang
Myanmar telah jatuh ke dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih setahun lalu. Sekitar 1.500 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras junta pada musuh-musuhnya, menurut data dari kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasukan militer di pedesaan juga sedang bertempur di banyak tempat dengan kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata dan membentuk pasukan etnis minoritas.
Kamboja mengatakan dalam pernyataan pada Rabu mereka "sangat khawatir" tentang perkembangan di Myanmar, termasuk laporan tentang kekerasan yang terus berlangsung dan kemerosotan kondisi kemanusiaan.
"Negara-negara ASEAN menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan dan bagi semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya," kata pernyataan itu.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah berulang kali menyerukan kepada junta militer agar segera menjalankan konsensus yang telah disepakati. Dalam sebulan terakhir, Presiden Jokowi tercatat tiga kali mengeluarkan pernyataan terkait isu ini.
ASEAN tahun lalu membuat kejutan dengan melarang junta militer Myanmar menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena gagal menghormati konsensus perdamaian ASEAN.
Namun perbedaan pendapat tentang isu tersebut masih tetap ada dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menemui pemimpin militer Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari.
Sejumlah negara tetangga di kawasan itu khawatir kunjungan tersebut bisa ditafsirkan sebagai dukungan bagi junta.
Sebagai ketua ASEAN, Hun Sen mendapat tekanan untuk mendesak Min Aung Hlaing mematuhi kesepakatan damai ASEAN. Beberapa anggota telah menuntut agar pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, yang menjalani persidangan, dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung dalam proses perdamaian. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil