jpnn.com, JAKARTA - Mekanisme pembentukan panitia khusus (Pansus) honorer yang diinisiasi Komisi X DPR lebih mudah, karena telah disetujui oleh 53 anggota dari 9 fraksi di komisi bidang pendidikan tersebut.
Artinya syarat pengusulan pansus sudah terpenuhi.
BACA JUGA: Komisi II DPR Tunggu Usulan Pembentukan Pansus Honorer
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa komisinya tinggal menyerahkan laporan hasil RDPU dengan organisasi honorer (Komnas PGHRI dan PHK2I), kepada pimpinan dewan.
"Ini artinya disepakati oleh semua anggota di komisi sepuluh. Tidak perlu menunggu sebagaimana mekanisme pengusulan pansus. Ini sudah lengkap. Jadi laporan singkat saja disampaikan ke pimpinan DPR, kami kemudian kami menuggu respons," ucap Fikri saat dikonfirmasi jpnn.com, Rabu (4/2).
BACA JUGA: Sejumlah Pasal di PMK Nomor 8 terkait Gaji PPPK Jalur Honorer K2
RDPU Komisi X DPR dengan organisasi honorer sendiri menghasilkan tiga kesepakatan, yakni mengadakan rapat gabungan, memberikan upah layak setara UMR untuk honorer dan pembentukan pansus.
"Kalau (laporan itu) kurang kuat, kami akan bersurat ke pimpinan DPR untuk menindaklanjutinya. Nanti biasanya akan dibahas dalam rapat internal pimpinan," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
BACA JUGA: Kapan Gaji ke-13 dan 14 untuk PPPK dari Honorer K2 Cair?
Usulan pembentukan Pansus Honorer merupakan hasil kesepakatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR dengan Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI), Pengurus DPP dan DPD Honorer Non-Katagori 2 dan Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK21) pada 28 Januari 2020. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam