Abdul Rachman Thaha Mengingatkan Presiden Jokowi, Awas Sabotase

Senin, 19 Juli 2021 – 17:26 WIB
Presiden Jokowi. Foto: Ricardo/arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Abdul Rachman Thaha mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi yang akhir-akhir ini menghadirkan tekanan terhadap pemerintahannya.

Rachman bahkan menyebut ada komentar pedas yang menyatakan semakin lama, ketidakpercayaan pada virus Corona seakan bersaing-saingan dengan ketidakpercayaan pada pemerintah.

BACA JUGA: Hendri Satrio: Pak Jokowi Kecewa Menterinya ke Luar Negeri, Aneh Juga Itu

Sinisme itu, kata dia, jelas kontraproduktif terhadap perlunya kesatu-paduan seluruh elemen bangsa dalam memerangi Covid-19.

"Namun, jika kita introspeksi, situasi pada waktu-waktu belakangan ini, harus diakui, menghadirkan tekanan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah khususnya Presiden Jokowi," ujar Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/7).

BACA JUGA: Resepsi Pernikahan Ini Didatangi TNI-Polri, Lihat yang Terjadi, Hmmm

Tekanan demi tekanan itu digambarkan anggota Komisi I DPD RI itu, seperti BEM dari sekian banyak universitas yang memberikan julukan-julukan negatif terhadap Presiden Ketujuh RI itu.

"Dari lingkup kabinet dan lembaga negara sendiri pun mengemuka sejumlah situasi yang seperti berpola seragam," ucapnya.

BACA JUGA: Uang Denda dari Pelanggar PPKM Darurat Terkumpul Sebegini Banyaknya

Senator asal Sulawesi Tengah itu memberikan beberapa contoh. Pertama, betapa pun Jokowi sejak beberapa waktu lalu meminta percepatan penanganan Covid-19, ternyata masih terjadi penumpukan vaksin.

"Target yang Jokowi tetapkan, yakni satu sampai dua juta orang divaksin per hari sepertinya tidak sungguh-sungguh coba direalisasikan," ucap dia.

Kedua, meski Jokowi meminta agar karyawan KPK yang tidak lulus TWK tidak diberhentikan, faktanya, kafilah tetap berlalu.

Ketiga, walau Jokowi menekankan pentingnya kepedulian pada sesama dan laku prihatin lainnya, tetapi sejumlah pembantu presiden justru tertangkap kamera melakukan pelesiran ke luar negeri.

Keempat, keputusan Jokowi membatalkan komersialisasi vaksin mengindikasikan bahwa jajaran pembantu presiden selama ini tidak berkomunikasi apalagi memperoleh restu dari Jokowi.

"Untuk kesekian kalinya Jokowi harus tampil langsung ke hadapan publik menganulir kebijakan jajaran pemerintah sendiri," ujar Rachman Thaha.

Kelima, kata senator yang beken disapa dengan inisial ART itu, dalam situasi krisis kesehatan akibat pandemi, alokasi anggaran infrastruktur justru naik berlipat-lipat.

"Patut dipertanyakan, apakah pembantu presiden telah memberikan masukan yang tidak peka kepada Jokowi, ataukah bahkan mereka kini bekerja dalam dimensi yang berbeda dengan presidennya," tutur Rachman.

Rachman juga menyebut pembentukan Satgas PPKM Darurat Jawa-Bali seolah menjadi pertanda bahwa kementerian dan lembaga yang telah ada selama ini tidak sepenuhnya bekerja sesuai tuntutan Jokowi.

"Ketidakandalan institusi dan personel coba diatasi Jokowi dengan membentuk Satgas PPKM Darurat yang dikoordinatori LBP (Luhut Binsar Pandjaitan, red)," ujarnya.

Dengan sejumlah contoh itu, ditambah narasi-narasi mencibiri Jokowi yang dilontarkan BEM berbagai perguruan tinggi, kata Rachman, memberikan dasar untuk menafsirkan bahwa presiden tidak lagi sungguh-sungguh didengar apalagi dipatuhi.

"Presiden juga tidak lagi dimintai pandangan apalagi izinnya sebelum para pembantunya mengeluarkan kebijakan kementerian. Presiden juga tidak lagi memperoleh input yang sungguh-sungguh tepat dari jajaran kabinetnya," tutur pria kelahiran Kota Palu itu.

Menurut dia, tekanan berbagai elemen masyarakat, BEM, dan dari jajaran pembantu presiden sendiri jelas akan menaikkan suhu krisis dalam kepemimpinan Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa semakin rapuh kepemimpinan Presiden Jokowi, makin tergerus kepercayaan publik kepada suami Iriana itu. Kian menggumpal ketidakpercayaan itu, maka semakin besar pula desakan khalayak bagi pergantian pemimpin nasional.

"Saya tak tahu persis apakah kini ada kelompok-kelompok yang memperlakukan Jokowi dengan prinsip ABS. Yang jelas, tak pelak, Jokowi perlu awas agar tidak, katakanlah, disabotase oleh orang-orang di sekitarnya sendiri," pungkas Abdul Rachman Thaha. (fat/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler