jpnn.com, INDRAMAYU - Uang denda yang terkumpul dari 108 pelanggar PPKM Darurat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
Denda tersebut dijatuhkan pengadilan terhadap pelanggar PPKM Darurat yang berasal dari perorangan maupun badan hukum seperti perusahaan.
BACA JUGA: Pelaksanaan PPKM Darurat Dinilai Nihil Keadilan, Benarkah?
Penerapan sanksi itu mengacu Perda Provinsi Jabar Nomor 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
"Total denda pelanggar PPKM Darurat yang sudah terkumpul itu Rp 601 juta lebih," kata Humas Pengadilan Negeri Indramayu Fatchu Rochman, Minggu (18/7).
BACA JUGA: Bakal Ada Aksi Unjuk Rasa Bubarkan PPKM, Kombes Erdi Bereaksi Begini
Dia menjelaskan denda itu berasal dari putusan tindak pidana ringan terhadap pelanggar PPKM Darurat di Indramayu.
"Tidak ada uang denda di instansi Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian atau instansi lainnya. Tapi uang denda ini langsung masuk ke kas negara," ucap Rochman.
BACA JUGA: Baidowi: Vaksin yang Terpakai Belum 50 Persen, Sisanya Menumpuk Entah di Mana
Menurut dia, denda yang terkumpul itu diperoleh dari awal PPKM Darurat hingga Jumat (16/7), di mana para pelanggarnya bervariasi mulai perorangan, badan hukum, dan juga perusahaan besar.
Denda yang diputuskan pun bervariasi. Pada Jumat (16/7) terdapat dua perusahaan yang melanggar PPKM Darurat dan didenda masing-masing Rp 30 juta.
"Total yang kita kenakan denda itu sebanyak 108 pelanggar," ujarnya.
Rochman menambahkan, dari 108 pelanggar PPKM Darurat itu, empat di antaranya memilih pidana kurungan badan selama 5 hari.
Namun, hingga kini masih ada satu pelanggar yang belum dieksekusi lantaran tengah menjalani isolasi mandiri Covid-19. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam