jpnn.com, PADANG - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad mengajak segenap lapisan masyarakat untuk memelototi postur APBN 2018, terutama di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa.
Pasalnya, sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa.
BACA JUGA: Abraham Samad Ikut Memohon Jokowi Bentuk TPF Kasus Novel
Laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Untuk APBN 2018, belanja negara nilainya amat fantastis, yakni sebesar Rp 2.220,7 triliun.
"Ini bisa menjadi sumber kebocoran jika tidak dikelola dengan benar dan transparan," kata Abraham seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), hari ini.
BACA JUGA: Penyidik KPK Harus Dapat Pengamanan Berlapis
Dia mencontohkan kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp 703 miliar. "Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP). Negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun. Itu nilai korupsi yang amat luar biasa!" ujar Abraham.
Karena itu, Abraham mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara yang sebagian besar sumbernya berasal dari pajak.
BACA JUGA: Realisasi Belanja Negara Mencapai Rp 1.998 Triliun
Abraham pun tak pernah bosan memberikan kuliah umum soal integritas. Pada Kamis (22/3) ini, Abraham Samad akan memaparkan cara menjaga integritas kepada generasi zaman now, di dua kampus besar di Sumbar.
Kamis pagi, Abraham akan menemui mahasiswa di kampus Universitas Negeri Padang (UNP). Lalu, pada siang harinya, Abraham akan berceramah di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
"Saya merasa terpanggil untuk mengajak generasi zaman now peduli dengan APBN. Sebab, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa akan mengakibatkan rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan masyarakat. Padahal, sebagian besar dananya berasal dari masyarakat, melalui pajak," tutur Abraham. (zil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Polda Metro Atas Desakan Pembentukan TGPF Kasus Novel
Redaktur : Tim Redaksi