jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti kebijakan pemerintah dalam pendistribusian bantuan sosial di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang hingga 9 Agustus nanti.
Dia menegaskan, pemeritnah harus maksimal dalam melakukan pendistribusian.
BACA JUGA: Merasa Dicurangi Pada Seleksi CASN 2021? Laporkan ke Ombudsman
Ace melihat sejauh ini pendistribusian bansos belum maksimal dijalankan oleh pemerintah.
"Saya melihatnya belum maksimal. Program rutin bansos saja, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan dengan baik," ujar Ace dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/8).
BACA JUGA: Sembuh COVID-19 Malah Mengeluh Nyeri Sendi dan Otot, Begini Penanganannya
Apalagi, lanjutnya, program-program yang ditujukan sebagai jaring pengaman sosial dari dampak PPKM ini, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) jumlah penerimanya jauh lebih banyak.
Dia menjelaskan, program PKH hingga Juli 2021 terealisasi Rp 5,15 triliun bagi 7,44 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BACA JUGA: Syarat Penting Pasien Penyakit Jantung Agar Bisa Vaksin COVID-19, Begini
Padahal, target penerima bantuan PKH mencapai 10 juta KPM.
Kemudian untuk program Kartu Sembako, terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM pada Juli 2021.
Total KPM pada pogram Kartu Sembako mencapai 18 juta KPM.
"Jadi, program reguler saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru, seperti BST," ucapnya.
Menurut Ace, penyaluran program PKH sesungguhnya cukup jelas.
Karena langsung ke rekening yang dimiliki KPM yang ditransfer oleh Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara).
Dia mengatakan, seharusnya hal itu membuat tidak ada kendala untuk menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat.
Demikian juga dengan program Kartu Sembako atau BPNT yang merupakan program rutin Kementerian Sosial (Kemensos) seharusnya bisa berjalan dengan maksimal ada atau tidak ada pandemi COVID-19.
"Apalagi di saat pandemi seharusnya program ini dapat membantu masyarakat dengan penerima yang lebih luas," katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti program vaksinasi COVID-19.
Dia meminta pemerintah mencari terobosan agar vaksinasi bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin.
Ace menyarankan disediakan vaksin di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga.
Seperti pusat perbelanjaan, pasar, rumah ibadah, balai warga, dan lain-lain,
Langkah ini dinilai penting agar bisa terjangkau masyarakat, yang juga harus disertai petugas vaksinator sesuai dengan ketentuan medis.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang penyesuaian PPKM level 4 mulai 3 sampai 9 Agustus 2021 pada Senin (2/8).
Perpanjangan dilakukan dengan penyesuaian aktivitas mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurut Ace, masyarakat juga penting didorong untuk melakukan pengetatan mobilitas, disiplin protokol kesehatan.
"Kemudian upaya testing, tracking dan treatment harus terus digencarkan sehingga dapat mendeteksi penyebaran COVID-19 terutama di luar Jawa," pungkas Ace.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang