jpnn.com, SUMENEP - Bupati Sumenep Achmad Fauzi memastikan akan memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) yang sudah lama disuarakan.
Menurut Fauzi, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah lama menyampaikan persoalan DBH migas. Dalam kritiknya, Fauzi menyatakan DBH migas harus lebih berpihak kepada daerah.
BACA JUGA: SKK Migas Konsisten Bina Penyedia Barang dan Jasa Penunjang Hulu Migas
“Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah sejak lama menyampaikan tentang DBH bisa berpihak kepada daerah. itu sudah kami sampaikan,” kata Fauzi saat menghadiri acara Gala Dinner Masa Kejayaan di Keraton Sumenep, Selasa (20/12) malam.
Fauzi mengutarakan keinginannya bahwa DBH migas yang diterima Kabupaten Sumenep nilainya lebih besar. Peningkatan anggaran yang diperjuangkan Fauzi dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Permudah Usaha Migas, Kementerian ESDM dan KLHK Luncurkan Formulir Standar Spesifik UKL/UPL
“Saya berharap, dan menjadi harapan kita, bagaimana DBH bisa lebih besar. Karenanya harus ada aturan yang diubah, tapi itu kewenangan pemerintah pusat,” ungkap tokoh muda Madura itu.
Namun, tak seperti Bupati Meranti, kritik terkait nilai DBH migas disampaikan Fauzi dengan lebih elegan. Dia berharap ada aturan yang diubah demi mengakomodasi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap DBH migas ke depan, lebih baik lagi dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami telah sampaikan secara baik. sehingga ada keberpihakan kepada daerah. Jadi daerah bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Fauzi.
Di sisi lain, Fauzi memastikan, pemkab Sumenep tetap patuh pada aturan pemerintah, juga undang-undang yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep tentu punya harapan, agar apa yang kita perjuangkan terkait DBH migas ini, kembali kepada masyarakat, kembali kepada rakyat,” tegas Fauzi.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul