jpnn.com, JAKARTA - Guru besar ilmu politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Kacung Marijan menyatakan masyarakat bisa mencegah praktik politik dinasti pada Pemilu 2024.
Prof. Kacung -panggilan kondangnya- mengatakan ada dua cara melawan politik dinasti.
BACA JUGA: Politik Dinasti Ancam Demokrasi, Prof Lili: Ketika Berkuasa Mereka Koruptif
"Kontrolnya bisa dua. Pertama ialah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat anggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya," ujar Prof. Kacung, Senin (6/11/2023).
Adapun satu cara lagi untuk melawan politik dinasti ialah melalui parlemen. Cara itu dilakukan jika kandidat dari jalur politik dinasti ternyata menang.
BACA JUGA: Anggap Upaya Mengusung Gibran Hanya Gincu Elite, Sejumlah Orang Muda Bikin Maklumat
"Ketika calonnya itu sudah terpilih, bagaimana terjadi proses kontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini lewat DPR," imbuhnya.
Pakar perbandingan politik dan kebijakan publik itu menambahkan DPR memiliki fungsi pengawasan. Prof. Kacung memerinci pengawasan itu dilakukan atas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Perkarakan Ulang Putusan soal Gibran, TAPDK Minta MK Tak Libatkan Paman Anwar Usman
"Kalau DPR-nya lebih kuat, seharusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat," tuturnya.
Peraih gelar Ph.D. dari Australian National University (ANU) itu menjelaskan politik dinasti bukanlah praktik demokratis. Alasannya, rekrutmen politiknya dilakukan berdasar keluarga.
"Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal,” katanya.(jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Elektabilitas Prabowo Anjlok Setelah Putusan MK dan Menggandeng Gibran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi