jpnn.com - JAKARTA - Kisruh antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dalam proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dicap sudah menunjukkan para anggota Dewan tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.
"Proses pemilihan pimpinan AKD itu terkesan hanya didasarkan pada kepentingan politik praktis semata," kata peneliti politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Imam Nasef, Kamis (30/10).
BACA JUGA: KIH Anggap Pimpinan DPR Tak Becus
Menurut Nasef, kuat dugaan sikap ambisius yang diperlihatkan baik oleh KMP maupun KIH untuk merebut pimpinan-pimpinan AKD bertujuan untuk mengamankan kepentingan politik masing-masing kubu. Padahal sejatinya, AKD adalah perangkat dewan yang disediakan guna menunjang tugas dan kinerja. Tujuan akhirnya adalah agar DPR mampu maksimal bekerja untuk rakyat,
"Harusnya, kalau kedua koalisi di DPR sadar akan hal itu dan memang ingin bekerja untuk rakyat, ribut-ribut seperti sekarang tidak akan terjadi," bebernya.
BACA JUGA: Pemecatan 8 Anggota DPR Fraksi Demokrat Sarat Nepotisme
Nasef menambahkan, kerja untuk rakyat dapat dengan mudah tercapai bila DPR mempedomani aturan main yang berlaku dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Namun, yang terjadi sekarang justru sebaliknya.
"Benar, dalam setiap pengambilan keputusan di DPR, selain musyawarah mufakat juga diadopsi sistem voting. Tetapi perlu diingat bahwa secara konstitusional, majority rule harus selalu dilandasi oleh rule of law. Itulah esensi dari demokrasi konstitusional yang diamanatkan konstitusi kita," tegasnya. (rmo/jpnn)
BACA JUGA: Komisi VI DPR Milik PAN, VII Jatah Gerindra
BACA ARTIKEL LAINNYA... KIH Klaim DPR Tandingan Bukan Sebuah Kudeta
Redaktur : Tim Redaksi