jpnn.com - NUNUKAN - Tiga kecamatan baru di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kecamatan Krayan Timur, Krayan Barat dan Krayan Tengah resmi dimekarkan Pemkab Nunukan. Agar bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, ketiga kecamatan di wilayah perbatasan itu bakal diguyur dana operasional sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.
“Itu untuk anggaran 2016-nya yang sudah disusun,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Drs Tommy Harun.
BACA JUGA: Gubernur Pamitan dan Minta Maaf
Dikatakannya, meskipun secara de jure DPRD sudah melahirkan peraturan daerah, ketiga kecamatan baru tersebut belum dapat menjalankan roda pemerintahannya. Sebab, masih menunggu kode wilayah dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (PPU) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Setelah itu, kata Tommy ketiga kecamatan baru ini bakal diisi seorang Pelaksana Tugas (Plt) camat untuk menjalankan pemerintahan. “Penempatan Plt ini dilakukan setelah resmi memperoleh kode kecamatan dari Dirjen PPU,” ujar Tommy.
BACA JUGA: Pasutri Digerebek, Marah dan Ngancam-Ngancam, Eh Ternyata Bandar Sabu
Dijelaskan, penempatan seorang Plt di masing-masing kecamatan ke 17, 18 dan 19 di Kabupaten Nunukan tersebut memiliki alasan tidak ditempatkannya seorang camat defenitif. Ia menjelaskan, dengan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah berjalan saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pergeseran atau mutasi jabatan.
“Ini masih suasana pilkada, setelah pelaksanaan pilkada baru kami tunjuk camatnya. Jadi, saat ini Plt dulu untuk mengisi sementara,” jelas Tommy.
BACA JUGA: Tragis! Ditusuk Orang Gila, Nenek 70 Tahun Berjalan, Pisau Masih di Punggung
Untuk pejabat yang bakal mengisi tiga jabatan tersebut, lanjut Tommy, dapat berasal dari kecamatan setempat ataupun pejabat di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan.
“Jadi, nanti dilihat dulu yang mana lebih efisien. Karena kalau dari kabupaten (Nunukan, Red.) lebih jauh dengan biaya yang juga akan lebih besar. Mungkin di kecamatan yang bisa (menjadi Plt camat, Red),” jelasnya.
Sementara itu, guna mengisi sejumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan Drs H Basri MSi telah memastikan akan kembali melakukan pengajuan perekrutan abdi negara tersebut.
“Belum ada tembusannya, tapi kalau penerimaan CPNS 2016 itu informasinya ada lagi tesnya di sini,” ujar Basri.
Dia meyakini bahwa, tahun depan Kabupaten Nunukan tetap akan mengajukan usulan kuota penerimaan CPNS, mengingat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Nunukan.
“kami selalu mengajukan permohonan supaya lebih banyak lagi penerimaan CPNS, karena kita inikan masih butuh banyak, guru saja masih butuh mungkin ribuan, apalagi dipelosok, yang baru penuh cuman baru di Nunukan, di kecamatan itu butuh sangat banyak,” ujarnya
Sejauh ini Basri belum mengetahui pasti berapa kuota yang akan menjadi usulannya, dia juga belum menyusun formasi CPNS yang dibutuhkan, jika mempedomani kekurangan tenaga CPNS di Nunukan, tentunya akan ada ribuan ASN lagi yang dibutuhkan, baik tenaga guru, dokter, bidan maupun bidang lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di Nunukan.
Rekrutmen CPNS tahun ini memang secara resmi ditiadakan. Hal itu sudah menjadi keputusan bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Kendati begitu, peluang merekrut tenaga baru kedalam struktur pemerintahan masih terbuka melalui penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sangat terbuka.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nunukan Syafarudin mengatakan, rekrutmen CPNS ditiadakan lantaran sistem pengajuan formasi menggunakan basis online atau yang disebut e-formasi dalam keadaan error. Diprediksi sistem ini akan segera tuntas pada pertengahan November ini, secara tidak langsung rekrutmen belum dapat dilaksanakan tahun ini.
“Usulan formasi menggunakan e-formasi. Tidak mungkin selesai dalam waktu dekat ini. Jadi yang sangat memungkinkan adalah tahun depan,” ujar Syafarudin.
Sementara untuk P3K, lanjut Syafarudin rekrutmen tenaga baru melalui P3K juga belum bisa dipastikan. Jelasnya, daerah sampai saat ini belum menerima pentunjuk teknis penjaringan P3K. Namun dipastikan, P3K diprioritaskan pada bidang profesi.
“P3K ini nanti memuat tentang profesi. Jadi siapa saja bisa ikut dalam penjaringan ini sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan pemerintah,” terang Syafarudin.
Berbeda dengan daerah lain, kebutuhan pegawai di Nunukan, diakui Syafarudin cukup tinggi. Hal itu disebabkan beberapa faktor seperti luas wilayah, terbentuknya kecamatan baru dan tentu saja jumlah pegawai yang segera memasuki masa pensiun.
Ada dua bidang yang begitu membutuhkan tambahan pegawai. Yakni bidang pendidikan dan kesehatan. Tenaga pendidik menjadi begitu penting ditengah jumlah sekolah yang terus bertambah. Begitupula dengan tenaga kesehatan yang perlu ditempatkan di puskesmas-puskesmas pembantu (Pustu).
Secara nasional, rekrutmen CPNS sedang dalam masa moratorium. Meski begitu, masih ada alokasi CPNS untuk lulusan sekolah ikatan dinas seperti BMKG, IPDN, BPS dan STAN. (*/rls/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Ini Kirim Surat Ke Presiden Agar Kasus Mafia Tanah Di Sumut Dituntaskan
Redaktur : Tim Redaksi