jpnn.com - JAKARTA--Kepala Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar turut mengawasi data-data pembangunan di sejumlah wilayah pemekaran dan daerah otonom baru.
Pasalnya, kata dia, ada indikasi manipulasi data yang dilakukan daerah pemekaran baru. Ini, kata dia, bisa berdampak pada penggunaan dana di daerah.
BACA JUGA: Nyapres, Aher Sudah Bentuk Timses Tingkat RT
"Ombudsman melihat kemungkinan besar itu bisa terjadi di daerah. Terutama yang baru pemekaran. Itu harus menjadi satu perhatian di program reformasi birokrasi BPS. Karena kesalahan, kejahatan dalam bentuk data itu menjadi kerumitan dalam strategi pembangunan," ujar Danang di gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin, (10/2).
Di wilayah otonom yang baru terbentuk, kata Danang, pengawasan untuk pengumpulan data masih sangat lemah. Oleh karena itu, bisa menjadi celah penyimpangan dan korupsi. Data-data yang berpotensi dimanipulasi adalah data pertanian, peternakan, dan pendidikan.
Meski belum mendapat pengaduan terkait manipulasi data Danang berharap pemda dan BPS tetap berhati-hati dan lakukan pencegahan.
BACA JUGA: Wah, Begitu Bebas Corby Dihadiahi Rp32,6 Miliar
"Nah BPS harus bisa mengcounter itu dengan data-data yang lebih akurat. Terutama di daerah otonom baru yang masih berusia di bawah 5 tahun. Nah sistem cuplik data yang dilakukan ini, mesti harus hati-hati sekali karena itu mengukur kinerja daerah," tandas Danang. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Bang Yos Tertarik Bangun Koalisi Dengan PKS
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPS Sesumbar Tak Ada Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi