jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan ada jenis utang yang mampu mendukung negara mengelolanya secara lebih optimal dan berkesinambungan.
Adapun utang itu, kata dia, utang negara bertenor panjang dan berdenominasi rupiah.
BACA JUGA: USD Sudah Rp 15 Ribu, tetapi Cadangan Devisa Menanjak, Konon Utang Negara Aman
Menurutnya, utang berjangka pendek dan berdenominasi valuta asing akan menyebabkan berbagai masalah.
Beberapa di antaranya adalah currency mismatch atau risiko ketidaksesuaian mata uang dan maturity mismatches atau kondisi di mana limpahan dana kelolaan jangka pendek tidak bisa diandalkan untuk menutupi pembiayaan jangka panjang.
BACA JUGA: Sri Mulyani jangan Hanya Jago Mengajukan Utang Baru, tetapi Harus Andal Melakukan Renegosiasi
“Kalau bisa utangnya jangka panjang, dan sebisa mungkin currency risk-nya diminimalisir,” kata Riefky.
Teuku Riefky menjelaskan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan peningkatan quality spending.
“Jadi, spending yang produktif, yang menghasilkan tambahan penerimaan negara, itu adalah strategi pengelolaan pembiayaan APBN yang optimum,” kata Riefky.
Kemudian, untuk mengendalikan pembiayaan dari pinjaman maupun investasi, juga perlu diarahkan spending yang lebih produktif.
“Jadi kalau profil hutangnya bisa di dorong sepanjang-panjangnya, maka akan jauh lebih baik,” kata Riefky.
Di sisi lain, terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur, dia menyampaikan menggunakan surat utang lebih baik dibandingkan melalui pinjaman.
“Karena surat utang mendorong agar negara bisa lebih pruden dalam pengelolaan utangnya, karena kalau tidak pruden akan di punish market dengan reedem,” kata Riefky.
Riefky menyebutkan mekanisme penerbitan melalui surat utang dan obligasi, merupakan mekanisme untuk memastikan prudentiality atau kehati-hatian dalam pengelolaan utang.
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun menjadi sebesar USD 397,4 pada Agustus 2022, dibandingkan sebelumnya sebesar USD 400,2 miliar pada Juli 2022, yang disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul