jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya mampu melakukan renegosiasi dengan lembaga perbankan dunia terkait utang luar negeri Indonesia.
Dia menyatakan bahwa renegosiasi penghapusan bunga saja tidak cukup, apalagi hanya berupa pengalihan program pembiayaan atau debt swap.
BACA JUGA: Jangan Galau, Chatib Basri Sebut Indonesia Jauh dari Risiko Krisis Utang
"Seharusnya dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga perbankan dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memperjuangkan renegosiasi utang luar negeri Indonesia. Akan tetapi, renegosiasinya tidak cukup dengan hanya sekadar penghapusan bunga, namun harus penurunan utang pokok,” kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (18/10).
Kamrussamad menyampaikan itu menanggapi Menkeu Sri Mulyani yang bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga perbankan dunia pada hari terakhir G20 Finance Track.
BACA JUGA: Kamrussamad: P20 Menjadi Momen Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional dan Global
“Jangan sampai forum tersebut hanya seremoni, apalagi sebagai froum untuk menambah utang luar negeri Indonesia,” ungkap Kamrussamad.
Dia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia masih memiliki kesempatan di Forum G20 pada November 2022 nanti.
BACA JUGA: NAT Harus Melayani 2 Pria Per Hari, Tiba-tiba Punya Utang Rp 32 Juta
“G20 harus menjadi momen bagi Menkeu Sri Mulyani untuk renegosiasi semua utang luar negeri Indonesia,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Menurut dia, memang anggaran pembayaran bunga utang makin melonjak.
Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023, anggaran pembayaran bunga utang menembus Rp 441, 4 triliun.
Jumlah itu 35,5 persen dibandingkan yang tertuang dalam APBN 2022.
Dia mengungkap posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat USD 397,4 miliar atau sekitar Rp 6.147 triliun (kurs Rp 15.470 per dolar AS).
Jumlah itu turun bila dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya, sebesar USD 400,2 miliar.
Akan tetapi, lanjut dia, secara tahunan posisi utang luar negeri Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen.
Menurut dia, ini lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy)."
“Jadi, kami ingin menkeu tidak hanya jago mengajukan utang baru, tetapi juga andal renegosiasi utang yang ada,” pungkas Kamrussamad. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi