jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Syafii Maarif secara khusus meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/7).
Buya Syafii, begitu dia biasa disapa, mengaku membicarakan sejumlah isu dengan Jokowi. Antara lain masalah ketimpangan ekonomi yang menurutnya bisa menjadi ancaman.
BACA JUGA: Ada Kemungkian Prabowo Usung Anies untuk Hadapi Jokowi di Pilpres
"Persoalan pertama adalah ketimpangan ekonomi. Ini perlu cepat. Pemerintah sudah bekerja tapi harus dipercepat. Sebab kalau tidak, ini timbul lagi nanti prahara sosial, Mei 1998. Itu kan hancur kita," ujar Buya saat ditemui wartawan usai bertemu Jokowi di kompleks Istana Negara.
Menurut dia, saat ini pemerintah telah mencabut banyak izin tanah yang dikuasai konglomerat. Ke depan, katanya, harus ada gerakan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Termasuk melibatkan para pengusaha kelas kakap.
BACA JUGA: PAN Akan Legawa Jika Jokowi Gusur Asman Abnur
"Saya sudah bicara dengan tiga konglomerat kelas hiu, enggak saya sebut nama. Saya bilang ini kalau ketimpangan dibiarkan begini, ngamuk rakyat nanti. Mereka paham betul," jelas dia.
Sehingga, para pengusaha-pegusaha besar juga harus turun tangan untuk ikut memberdayakan perekonomian masyarakat.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Please Jangan Mau Menang Sendiri
"Saya punya ide begini, di tiap kabupaten dan kota, itu ada pengusaha yang punya komitmen kerakyatan sehingga pertumbuhan yang berkeadilan itu menjadi pedoman kita semua," ungkap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu.
Selain itu, dia juga menyampaikan masalah gerakan-gerakan yang bisa menjadi ancaman bagi NKRI. Hal ini menurut dia telah terjadi dan merusak sejumlah negara seperti di Marawi, Filipina Selatan.
"Yang saya katakan, presiden agak kaget tadi, adalah rongsokan peradaban Arab yang kalah. ISIS puncaknya. Kaget dia. Saya yang ngomong, saya katakan, ini berbahaya sekali," jelas tokoh kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat ini.
Terakhir berkaitan dengan pendidikan lima hari atau full day school. Menurut Buya, itu hanya masalah komunikasi dan akan segera diatasi pemerintah dengan mengganti keputusan menteri dengan keputusan presiden (Keppres).(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelapor Putra Jokowi Melawan, Menolak Diperiksa
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam