jpnn.com, MAKASSAR - Gedung DPRD Kota Makassar kedatangan banyak tamu, Jumat (17/3) kemarin. Bukan tamu biasa. Mereka adalah para orang tua murid yang mengkhawatirkan anak-anaknya, yang mengenyam pendidikan di SD Inpres Bertingkat Mattoangin.
Tak hanya para orang tua murid, sejumlah pegawai kontrak sekolah yang beralamat di Jl Hati Mulia itu juga ingin mengadu ke wakil mereka di legislatif.
BACA JUGA: 6 Fakta Menarik OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri
Mereka geram. Kepala sekolah setempat diduga sering melakukan pungutan liar (pungli) terhadap murid-muridnya. Termasuk sikap diskriminasi terhadap pegawai kontrak.
Orang tua murid Suriati menyebut adanya pungutan yang dibebankan ke orangtua murid untuk membeli alat kelengkapan sekolah, seperti cat dan yang lainnya. Hal ini membuat resah para orang tua.
BACA JUGA: Gelar OTT, Tim Saber Pungli Polri Sita Uang 4 Kardus
“Karena sudah dibelikan seperti itu, dia suruh kami bawakan nota kosong. Yang kami tidak mengerti, kenapa dia suruh bawa nota kosong seperti itu,” katanya di depan anggota dewan, seperti dilaporkan Berita Kota Makassar, Sabtu (18/3).
Suriati merasa takut untuk mengadukan kelakuan kepsek. Dia khawatir akan berdampak pada anaknya di sekolah.
”Sebenarnya saya takut melaporkan ini. Nanti anak saya kenapa-kenapa di sekolah. Tapi bukan cuma saya yang merasakan ini. Orang tua lain juga sudah resah sejak dulu,” bebernya.
BACA JUGA: Ampun!! Kepsek dan 3 Guru Potong Beasiswa Siswa Miskin
Sementara para pegawai kontrak, seperti Jamaluddin yang sehari-harinya bertugas sebagai cleaning service di sekolah tersebut, juga mengeluh.
Dia kerap mendapat kata-kata kasar dari kepsek, Jamaluddin harus bekerja full selama sehari dengan menyapu sembilan kali. "Tidak ada yang bekerja seperti itu. Menyapu saja sampai sembilan kali dalam sehari. Dimaki-maki juga terus setiap hari. Sama dengan security yang dibilangi kata-kata kotor depan orang tua murid,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Makassar Mudzakkir Ali Djamil, mengatakan telah menerima aduan orang tua siswa dan pegawai kontrak di sekolah tersebut. Persoalan ini, kata legislator PKS ini, sudah pernah ditindaklanjuti.
”Kepala sekolah waktu itu kami kita mintai penjelasannya, dia bilang hanya terjadi miskomunikasi. Kami beri waktu selama tiga bulan. Jika hal tindakan tersebut masih dilakukan, kami akan keluarkan surat rekomendasi ke wali kota agar ini diproses,” tandasnya.
Terpisah, Kepala SD Inpres Bertingkat Mattoangin Khairil Batu Api, berdalih apa yang dilaporkan para pegawai dan orang tua siswa itu hanya salah paham dan miskomunikasi saja.
"Saya berjanji akan memperbaiki lagi sikap kurang mengenakkan yang dirasakan pegawai dan orang tua murid. Ini hanya persoalan komunikasiji saja,” katanya enteng.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ismunandar, berjanji akan menindaklanjuti keluhan orang tuanya murid. “Sudah dengar kabar dari dewan. Kami klarifikasi dulu," ucapnya.
Ismunandar menegaskan, jika ada kepala sekolah yang terlibat pungli dan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik di sekolah, maka pihaknya tidak segan akan mengeluarkan disposisi terkait jabatan yang diamanahkan. “Kalau terbukti, akan kami keluarkan disposisi untuk dilakukan pemecatan,” tegasnya. (ita/rus/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarik Pungli Jelang UN, Kepsek Terancam Dipecat
Redaktur & Reporter : Adek