jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuding Badan Intelejen Negara (BIN) telah kebobolan dengan munculnya logo Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam arak-arakan perayaan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-70. Menurutnya, lembaga telik sandi pimpinan Sutiyoso itu harus menseriusi masalah munculnya gambar palu arit di saat Indonesia merayakan HUT kemerdekaan.
“Ini PR (pekerjaan rumah, red) buat Sutiyoso," ujar Mahyudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/8).
BACA JUGA: Nama Tersangka Kasus Bansos Sumut Sudah Ada
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, meski munculnya lambang PKI hanya untuk aksi teatrikal dalam perayaan HUT kemerdekaan RI, namun hal itu tetap tak sepantasnya ada. Terlebih PKI beserta paham komunisnya masih tetap dilarang di Indonesia
"Gak boleh. Harusnya dengan cara lain," sebut politikus Golkar itu.
BACA JUGA: Usut Penerima Dana Bansos, Tim Kejagung Terbang ke Medan
Mahyudin lantas merujuk TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI. "Mereka organisasi terlarang kalau TAP MPR belum dicabut," tandasnya.
Lantas bagaimana jika TAP MPRS itu dicabut? Sebagai kader partai Golkar yang notabene partai penentang PKI, Mahyudin akan tetap mempertahankan TAP MPRS itu. Alasannya, ideologi komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia yang rakyatnya majemuk dengan menjunjung tinggi demokrasi.
BACA JUGA: KPK Sedang Loyo, Butuh Pemimpin Seperti Ini
Oleh karena itu Mahyudin meminta Sutiyoso agar segera mengusut motif dari aksi atau tersebarnya logo PKI di sejumlah daerah. "Itu jadi urusan intelejen negara," pungkasnya.(dna/JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sayang Sekali! KPK Justru Lemah di Era Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi