Ada Mantan Tentara Ikut Pilkada, Pangdam Siliwangi Instruksikan...

Senin, 31 Oktober 2016 – 07:59 WIB
Mayjen M Herindra (kiri) saat serah terima pasukan dari Pangdam Siliwangi sebelumnya Mayjen Hadi Prasojo pada 7 Oktober lalu. Foto: pojoksatu

jpnn.com - CIMAHI - Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M Herindra tegaskan jaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 di Provinsi Banten, Kota Cimahi dan Tasikmalaya.

"Perlu saya tegaskan kepada masyarakat bahwa dengan akan dilaksanakannya Pilkada Banten, Tasikmalaya dan Cimahi, saya sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh prajurit Kodam III Siliwangi untuk netral dan tidak terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon," tegas Herindra.

BACA JUGA: Kasihan Pak Tito, Harus Menanggung Ini Semua

Ia menerangkan, keterlibatan TNI dalam Pilkada hanya dalam hal pengamanan bekerjasama dengan pihak terkait.

Perintahnya kepada seluruh prajurit Kodam III Siliwangi adalah meningkatkan kewaspadaan dengan terus memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi maupun indikasi ancaman dan gangguan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada.

BACA JUGA: Ratusan Kader PDIP Bakal Menangkan Jagoannya dengan Bermartabat

Masyarakat pun diminta untuk ikut mengawasi kinerja anggota Kodam III Siliwangi dalam melaksanakan bantuan kendali operasi (BKO) Polda Jabar dan Banten dalam menyelenggarakan Pilkada sekaligus.

Jika ada menemukan aktivitas dukungan kepada salah seorang calon kepala daerah dari anggota TNI, Masyarakat, bisa segera melaporkan kepada instansi TNI terdekat seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil atau Polisi Militer (PM).

BACA JUGA: Kiai Zul Targetkan 500 Ribu KTP

"Apabila ada indikasi prajurit TNI yang tidak netral. Tentunya laporan itu harus disertai dengan keterangan identitas prajurit dan ketidaknetralan apa yang telah dilakukannya," imbuhnya.

Bila anggota TNI terbukti terlibat, pihaknya akan melaksanakan proses penyelidikan dan memberi tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kota Cimahi itu sendiri merupakan basis militer bahkan kerap dijuluki "Kota Tentara" karena terdapat banyak instansi militer Angkatan Darat. Dari luas wilayah sekitar 42 ribu m2, sedikitnya 30 persennya adalah merupakan kawasan militer.

Instansi-instansi tersebut diantaranya adalah Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdikarmed), Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub), Pusat Pendidikan Pembekalan dan Angkutan (Pusdikbekang), Pusat Pendidikan Jasmani (Pusdikjas), Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom), Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal), dan Pusat Pendidikan Pengetahuan Militer Umum (Pusdikpengmilum).

Pernyataan Herindra keluar setelah disinggung mengenai salah satu calon Wakil Walikota Cimahi Ngatiyana yang berlatar TNI. Pangkat terakhir Ngatiyana adalah Letnan Kolonel (letkol) di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif).

Mantan ajudan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ini mengaku sudah mengajukan pensiun dini agar dapat ikut serta dalam Pilkada Kota Cimahi.

Berpasangan dengan Ajay M. Priatna, pasangan calon ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (bbb/dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperpanjang, Belum Juga Ada yang Mendaftar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler