jpnn.com - JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menggelar konferensi pers untuk menanggapi isu campur tangan konsultan swasta yang menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa kabar itu tidak benar.
“Kementerian Luar Negeri tidak menggunakan lobbyist dalam persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika," kata Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (7/11).
BACA JUGA: Jadwal UKG 480 Ribu Guru di Wilayah Ini Diserahkan ke Pemda
Menurut Retno, kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersifat formal. Karenanya, semua persiapan dilakukan secara resmi oleh pemerintah langsung yang dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri.
Persiapan sendiri, lanjut Retno, sudah dilakukan pihaknya sejak Obama mengundang Jokowi berkunjung ke Washington pada bulan November tahun lalu. Retno dan jajarannya mengaku bolak-balik berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di Indonesia maupun AS.
BACA JUGA: Tes CPNS Lulusan Cumlaude Lebih Dipermudah
“Saya pribadi memimpin rapat persiapan kunjungan sebanyak tiga kali dalam level menteri. Saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu John Kerry pada 2 September 2015," ucapnya.
Retno pun menegaskan bahwa semua persiapan pihaknya terdokumentasi lengkap sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, mantan duta besar RI untuk Kerajaan Belanda ini menyesalkan beredarnya isu mengenai penggunaan jasa pelobi tersebut.
BACA JUGA: Ajib Bantah Jadi Koordinator Penyuapan Anggota Dewan
“Isu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif," ujar wanita lulusan Universitas Gajah Mada ini.
Kabar mengenai keterlibatan pelobi dalam kunjungan Jokowi ini berawal dari artikel seorang profesor ilmu politik bernama Michael Bueler berjudul "Waiting in the White House lobby" di situs asiapasific.anu.edu.au. Pakar politik kawasan Asia Tenggara itu menyebut pemerintah Indonesia menyewa jasa konsultan Singapura, Pereira PTE LTD untuk membantu menyiapkan kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat.
Di antara tugas perusahaan konsultan itu adalah mengatur pertemuan dengan pembuat kebijakan, anggota Kongres dan pihak eksekutif Amerika Serikat. Selain itu Pereira PTE juga diminta mengatur agar Jokowi bisa berbicara di Kongres AS saat sidang paripurna.
Dalam menjalankan misi ini, Pereira menggandeng firma konsultan asal Amerika Serikat, R&R Partners. Firma yang berbasis di Las Vegas, Nevada ini mendapat bayaran senilai USD 80 ribu atau sekitar Rp 1 miliar dari Pereira.
Bueler mencantumkan dokumen dari Kementerian Kehakiman AS dalam artikelnya sebagai bukti bahwa kedua perusahaan konsultan itu bekerjasama melakukan lobi untuk pemerintah Indonesia. Namun tidak ada bukti yang menunjukan bahwa pemerintah menggunakan jasa mereka.
“Jakarta telah menghabiskan uang pembayar pajak untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Washington," ujar Bueler dalam artikel tersebut.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selain Menteri Agama, PKB Juga Minta Menteri Yohana Diganti
Redaktur : Tim Redaksi