jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Golongan Karya Idrus Marham mengakui bahwa komunikasi antarpartai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) cukup alot dalam membahas sosok yang akan didukung di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah 2024.
"Diskusinya agak panjang, komunikasinya juga agak alot, beberapa daerah sebutlah misalkan Jakarta, Jawa Barat, sebut saja kemarin Jateng, dan lain-lain sebagainya," kata Idrus menjawab wartawan di IM Center, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
BACA JUGA: Idrus Marham Mengajak Masyarakat Hilangkan Syak Wasangka Setelah Pilpres 2024
KIM merupakan poros politik yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia, ketika mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Idrus mengatakan bahwa partai-partai yang tergabung di KIM tentu memiliki kepentingan di Pilkada Jakarta, Jabat dan Jateng, sehingga diskusi terkait penentuan calon di tiga daerah itu berjalan alot.
BACA JUGA: Ketua Bawaslu Minta Daerah Bisa Bersinergi pada Pilkada 2024
"Sebab, memang ada berbagai kepentingan-kepentingan dan diskusinya panjang. Itu pasti," kata mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, itu.
Kendati demikian, Idrus menganggap wajar apabila terjadi perdebatan sebelum penentuan kandidat yang didukung pada Pilkada Serentak 2024.
BACA JUGA: Willem Wandik: Pak Airlangga Bilang Golkar Dukung Saya jadi Cagub Papua Tengah
Menurut dia, perdebatan itu lebih baik dibanding saling menyalahkan ketika jagoan yang diusung nanti kalah.
"Sebab, prinsip tadi, lebih baik berdebat dalam proses, daripada setelah nanti akhirnya tidak ada perdebatan, tetapi ujung-ujungnya kalah, baru saling salah menyalahkan," ungkap Idrus.
Mantan menteri sosial (mensos) itu mengatakan bahwa perdebatan alot dan dinamika di internal KIM dalam menentukan kandidat justru menguatkan poros pendukung Prabowo-Gibran, tersebut pada Pilkada Serentak 2024.
"Perdebatan-perdebatan yang terjadi antara anggota koalisi dalam menentukan distribusi posisi di setiap pilgub dan pilkada untuk kabupaten atau kota itu sebagai sebuah momentum untuk memperkuat bagaimana proses demokratisasi di internal KIM," ujarnya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan