Ada Peringatan Keras Krisis Pangan, SKI: Sempurnakan Otonomi Desa

Selasa, 18 Oktober 2022 – 08:17 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peringatan keras tentang krisis pangan yang diprediksi bakal terjadi dalam kurun waktu 8-12 bulan ke depan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peringatan keras tentang krisis pangan yang diprediksi bakal terjadi dalam kurun waktu 8-12 bulan ke depan.

Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam konfrensi pers Gabungan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara-negara G20 di Washington DC, (16/10/2022).

BACA JUGA: Hadiri Pertemuan di USA, Mentan Sampaikan soal Kolaborasi Atasi Krisis Pangan Global

Sri Mulyani juga menyoroti kelangkaan pasokan pupuk dunia. Perang antar dua negara pemasok bahan pupuk terbesar di dunia, yakni Rusia dan Ukraina, telah menyebabkan gangguan serius pada produksi dan perdagangan pupuk sehingga diperkirakan berdampak pada terjadinya krisis pangan dunia.

Melihat kondisi itu, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mengingatkan pemerintah agar benar-benar mengupayakan ketersediaan pupuk dan menjaga pasokan bahan pangan.

BACA JUGA: Apresiasi Komitmen Jokowi, KRKP Optimistis Indonesia Selamat dari Ancaman Krisis Pangan

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menyiapkan strategi yang kongkrit, khususnya dengan memperkuat peran desa sebagai lumbung pangan.

”Kita perlu menyempurnakan otonomi desa, agar desa dapat bertransformasi menjadi lumbung pangan bangsa. Kekuatan komunitas desa harus dioptimalkan guna mengidupkan kembali kearifan pangan lokal,” ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (18/10).

BACA JUGA: Mentan Syahrul Ajak Petani Milenial Bertekad Antisipasi Krisis Pangan Global

Jati menilai dalam pendekatan kearifan pangan lokal, kekayaan sumber pangan lokal diberikan tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Sehingga, lanjuut Jati, ketergantungan terhadap satu atau dua komoditas pangan, seperti yang selama ini terjadi, dapat dihindari.

”Kearifan pangan lokal memiliki orientasi yang berbeda dengan proyek pangan yang berskala besar namun, mengabaikan potensi yang dimiliki komunitas desa,” lanjutnya.

Selain itu, kata Jati, Pemerintah didorong untuk merangkul seluruh potensi bangsa dalam bidang pangan dan pertanian.

Pemerintah diharapkan mampu mengajak seluruh anak bangsa untuk ’bergerak’ dalam semangat persatuan dan kolaborasi.

”Ketersediaan pangan adalah kepentingan nasional yang menjadi agenda seluruh elemen bangsa. Sudah sewajarnya semua pihak bekerjasama untuk menghindarkan Indonesia dari kemungkinan terburuk dalam krisis pangan ini,” ucap Jati.

Menurut Jati, persatuan dan kolaborasi untuk mengatasi krisis pangan di dalam negeri merupakan pijakan yang kokoh untuk dunia.

”Indonesia dapat menjadi lokomotif ketahanan pangan dunia. Peran semacam itu dibutuhkan agar saat krisis pangan datang, tak satupun negara ditinggalkan,” pungkas Jati. (mcr10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler