jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo.
PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada pria yang akrab disapa Jokowi itu.
BACA JUGA: Tempat Wisata Dibuka tetapi Mudik Dilarang, Ini Kata Wagub Emil Dardak
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara 'Gowes Bareng PDIP dengan Wartawan' di Jakarta, Sabtu (10/4).
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto.
BACA JUGA: Isu Reshuffle Berembus Lagi, Hasto Kristiyanto PDIP Bilang Begini
Saat ini, isu reshuffle kabinet kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.
Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.
BACA JUGA: Anggota Brimob 25 Orang, Kelompok Kriminal Bersenjata Lebih Banyak, Warga Mengungsi
Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.
"Untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati, Hasto menyatakan keduanya memang sering rutin bersilaturahmi. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada sepuluh hari lalu.
Namun, Hasto menegaskan, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto.
Hasto kembali menegaskan sikapnya mengenai reshuffle yang sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," kata Hasto. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga