jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menegaskan, PDIP sebagai partai politik pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.
BACA JUGA: Rencana Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud, Legislator Komisi X Respons Begini
Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle, itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar dia menjawab wartawan di sela-sela gowes bareng PDIP dengan para jurnalis di Jakarta, Sabtu (10/4) pagi.
BACA JUGA: Soal Isu Reshuffle, PDIP Beri Sinyal soal Karakteristik Menteri yang Cocok Bersama Jokowi
Seperti diketahui, saat ini isu reshuffle kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR RI.
Usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur riset dan teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga disetujui parlemen.
BACA JUGA: Bu Megawati Beri Perintah Khusus untuk Bantu Korban Bencana NTT dan NTB
Lebih lanjut Hasto menuturkan bahwa PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif terkait persoalan reshuffle.
Sebab, ujar dia, menteri merupakan pembantu presiden. Hasto menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinet.
“Oleh karena itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ungkapnya.
Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto mengatakan bahwa kedua tokoh memang rutin melakukan persamuhan.
Menurutnya, pertemuan terakhir antara Jokowi dan Megawati terjadi pada 10 hari lalu.
Namun demikian, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kedua tokoh itu hanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental, dan strategis, dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat serta bangsa dan negara ke depan," kata Hasto Kristiyanto. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy