jpnn.com, JAKARTA - Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mengapresiasi sinyalemen Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kemungkinan mencopot menteri-menteri berkinerja jeblok pada masa pandemi COVID-19.
Organisasi volunter pendukung Jokowi itu mendorong Presiden Ketujuh RI tersebut segera merombak Kabinet Indonesia Maju (KIM).
BACA JUGA: Pak Jokowi Sudah Emosi, Semoga Menteri Berkinerja Buruk Segera Tahu Diri
"Mendukung Presiden Jokowi memecat bawahannya yang nakal dan berniat merampok duit negara, serta membubarkan lembaga yang hanya membebani keuangan negara. Selamatkan hidup rakyat dari ancaman krisis ekonomi dan kemiskinan," ujar Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan melalui layanan pesan, Senin (29/6).
Adi menambahkan, Baranusa sebenarnya telah mencium aroma kepentingan oligarki dan kepentingan partai politik ketika KIM terbentuk. Menurut dia, pengangkatan wakil menteri dan pembentukan lembaga baru ternyata tak menunjang kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Kritik Menohok dari Baranusa untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin
"Sejak awal kami melihat kabinet yang dibentuk presiden jauh dari harapan rakyat. Misalnya, pengangkatan wakil menteri. Lalu pembentukan sejumlah lembaga baru. Tidak ada yang signifikan bagi pemasukan keuangan negara dan kinerja presiden," ucapnya.
Oleh karena itu Baranusa menyampaikan masukan serta mengkritik atas kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan visi misi Jokowi pada saat kampanye pilpres lalu.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Marah 18 Juni, Hebohnya Setelah 10 Hari, Apa yang Terjadi?
"Menurut kami, krisis ekonomi saat ini enggak main-main, bahkan presiden sendiri menyebutnya lebih parah daripada 1998," ucap Adi.
Baranusa pun menyarankan agar Presiden Jokowi tak sekadar mengganti menteri. Baranusa juga meminta Presiden Jokowi merampingkan kabinet dan membubarkan lembaga baru yang membebani keuangan negara.
Secara khusus Adi menyoroti Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Adi, mantan ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf Amin itu justru menimbulkan kegaduhan.
Erick, kata Adi, terkesan melegalkan praktik rangkap jabatan di BUMN. Oleh karena itu Baranusa memasukkan nama Erick sebagai menteri yang layak dievaluasi.
"Presiden penting untuk segera memanggil Erick Thohir dan mengevaluasi kinerjanya. Jangan sampai BUMN makin merugi dan terancam bangkrut," pungkas Adi.
Sebelumnya Presiden Jokowi menumpahkan kekesalannya dalam Sidang Paripurna KIM pada 18 Juni lalu. Presiden Jokowi dalam forum itu menganggap para menterinya bekerja biasa-biasa saja pada masa pandemi Covid-19.
Jokowi menginginkan belanja kementerian dipercepat agar uang yang mengalir ke masyarakat makin banyak. Mantan Gubernur DKI itu mencontohkan anggaran kesehatan dalam APBN 2020 yang dipatok Rp 75 triliun, namun yang teralisasi baru 1,53 persen.
Selain itu, Jokowi juga menyebut upaya pemulihan ekonomi nasional tidak menunjukkan progres signifikan. Sebab, berbagai stimulus ekonomi tak kunjung terealisasi.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang