jpnn.com - JAKARTA - Mengambil sisi positif dari sebuah kejadian yang mengecewakan. Barangkali kalimat itu tepat untuk menyikapi belum diumumkannya kelulusan honorer kategori dua (K2) di delapan kementerian/lembaga, dan beberapa pemda, termasuk Mandailing Natal (Madina) Sumut.
Setidaknya ada dua keuntungan dari tertundanya pengumuman honorer K2 itu. Pertama, berdasarkan kelulusan honorer K2 yang sudah diumumkan, di banyak daerah muncul reaksi protes lantaran ditemukan honorer K2 bodong ikut lulus.
BACA JUGA: Bertemu Pengusaha, Megawati Minta Dukungan Suara
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan, agar hal semacam itu tidak terulang lagi, maka untuk proses validasi data honorer K2 yang belum diumumkan, akan dilakukan secara cermat.
"Validasi akan dilakukan secara maksimal agar tidak terjadi situasi yang tidak kondusif di daerah, apalagi ini menjelang pemilu. Kita meminimalisasi kemungkinan honorer K2 bodong ikut lulus," ujar Herman kepada koran ini di Jakarta, kemarin.
BACA JUGA: Asap Kepung Riau, SBY Salahkan Penduduk Pembakar Lahan
Dikatakan, tidak hanya Madina, ada juga delapan instansi pusat dan tiga provinsi yang kelulusan honorer K2-nya belum diumumkan, yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Untuk ketiga provinsi itu sudah dinyatakan akan diumumkan usai pemilu. Sedang untuk Madina, Herman menjelaskan, belum dipastikan apakah pengumumannya sebelum pemilu 9 April ataukah sesudahnya. "Kita lihat perkembangannya, yang penting waktunya (untuk mengumumkan, red) harus tepat agar tidak mengganggu situasi jelang pemilu," urainya.
BACA JUGA: Dana Rp 1 Miliar per Desa Kemungkinan Cair Juli
Terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, kemarin menjelaskan, masih ada 80 ribu honorer K2 yang belum diumumkan.
"Masih 80 ribuan honorer K2 masih divalidasi datanya. Karena data yang dicek and ricek sangat banyak makanya lama pengumumannya," ujarnya.
Dikatakan, proses validasi akan dilakukan secermat mungkin agar tidak ada lagi honorer K2 bodong ikut lulus.
"Kalau sudah valid datanya baru pemerintah umumkan. Yang kemarin langsung umumkan ternyata palsunya lebih banyak. Makanya Pak Menteri bilang diberesin dulu datanya baru diumumin," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Masih Pelajari Putusan atas Rusli Zainal
Redaktur : Tim Redaksi