jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hariz Azhar menilai, ada upaya dari capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, membangun argumen baru terkait terkait kasus penculikan aktivis 98.
Upaya membangun argumen itu lewat orang lain, seperti mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen Purnawirawan Kivlan Zen, yang dalam sebuah talk show di sebuah televisi yang menyatakan bahwa ada pasukan lain di luar tim Mawar yang melakukan penculikan.
BACA JUGA: Cabut Dukungan ke Prabowo Jika Ternyata Pelanggar HAM
"Munculnya Kivlan dalam situasi akhir-akhir ini adalah bagian dari upaya memperkuat argumentasi untuk mendukung Prabowo menjadi presiden," kata Haris saat dihubungi wartawan, Kamis (1/5).
Lebih lanjut, Haris Azhar mengatakan, pernyataan Kivlan itu harus didalami, jangan sampai hal itu bagian dari upaya untuk membelokan fakta. Pasalnya, Kivlan termasuk mantan orang dekat Prabowo saat masih aktif di tentara.
BACA JUGA: PAN: Hatta Rajasa Tak Dipinang, Indonesia Rugi
"Jadi sebetulnya Kivlan juga harus dimintai keterangan. Tapi kalau lihat debat di TV One lalu, buat saya ini cuma upaya mempertahankan posisi Prabowo untuk capres," kata Haris.
Dikatakan, seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu menawarkan program-program untuk masa depan, tapi juga mesti jujur dengan masa lalunya. Sebab itu jejak rekam sangat penting untuk tidak dilupakan. Jangan ada upaya untuk membelokannya.
BACA JUGA: Ganjar Marah di Jembatan Timbang, Dicurigai Pengalihan Kasus E-KTP
Menurutnya, dalam memilih presiden harus dilihat masa lalu dan kemampuannya untuk masa depan. Dikatakan, tidak ada prestasi gemilang Prabowo untuk bangsa ini. Yang ada, dia memikiki rekam jejak yang belum tuntas yaitu soal penculikan.
Haris menilai, jika Prabowo terpilih menjadi presiden, maka sulit untuk berharap dia punya niat atau rencana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.
Terpisah, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan HAM adalah nilai universal dalam dunia modern saat ini. Penghargaan terhadap HAM berarti adalah perlindungan terhadap hak individual warga negara.
Di negara yang transisi demokrasi belum tuntas, oligarki politik di tingkat elit dan politik uang kuat seperti Indonesia isu HAM dipinggirkan. Padahal sangat penting jejak rekam seorang pemimpin tentang seperti apa penghargaan dia kepada HAM.
"Kampanye pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan Prabowo harus diakui masih menjadi konsumsi kalangan terbatas, tapi masyarakat luas tidak terlalu mempersoalkan," kata Bonar.
Menurut Bonar, Prabowo merupakan perwujudan dari kekuatan orde baru yang bangkit dengan membungkus diri dengan populisme. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Janji Manjakan Buruh
Redaktur : Tim Redaksi