BOGOR – Puluhan warga RW 06 Kelurahan Tegalgundil mengontrog Balikota Bogor di Jalan Juanda, Jumat (4/12) kemarin. Warga menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nuraida di kampung mereka.
“Kami sampaikan surat keberatan dari warga kepada walikota, didalamnya ada poin-poin yang menjelaskan alasan warga menolak,” ujar Warga RW06 Kelurahan Tegalgundil Deni Sulaeman saat ditemui di di Balaikota Bogor.
Menurut dia, pembangunan rumah sakit tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Tak hanya itu, dalam proses percenaan pembangunan rumah sakit yang direncanakan lima lantai itu, tidak didampingi konsultan.
Padahal, proyek tersebut sangat berdekatan dengan rumah warga. Apalagi, ada keretakan di bibir sungai yang sudah terjadi. Hal itu kata dia, akan sangat membahayakan jika pembangunannya asal-asalan.
“Warga juga merasa tak ada sosialisasi, meski ada warga yang setuju tidak mewakili masyarakat keseluruhan,”tegasnya.
Deni juga merasa pemilik rumah sakit arogan, dan tidak ada waktu untuk bertemu dengan warga. Warga kata dia, sudah sepakat tak ada lagi mediasi, keinginan warga hanya ingin pembangunan itu ditutup.
“Kami tidak bisa berharap kepada pemilik yang plin-plan. Kami juga tidak kebayang nanti limbahnya. Fakta yang sudah terjadi longsor dan kebisingan yang membuat warga tidak nyaman,” tambahnya lagi.
Sebelumnya, pemilik RSIA Nuraida Lukman Hakim Muchsin membantah semua tuduhan warga. Dia menduga banyak orang luar dari tiga RT yang ikut menandatangani surat protes tersebut.
"Tidak masalah, ini berbalik-balik. Dulu dia ini mendukung, sekarang protes. Ini orang-orang yang disuruh. Rumahnya di ujung sana, bagaimana dia bisa tahu," ketusnya.
Meski diprotes warga, pembangunan RSIA akan tetap dilanjutkan Lukman. Dia berpedoman pada perizinan yang sudah dikeluarkan pemkot. Lokasi rumah sakit, menurut dia, masih sesuai dengan garis sungai.
Dia pun mengklaim, rencana bangunan rumah sakit lima lantai sudah disampaikan kepada warga pada 2012 lalu. Menurut Lukman, terkait izin lima lantai, sepenuhnya hak pemerintah, tidak ada kaitannya dengan warga.
"Perizinan ini cukup melelahkan dan memakan biaya yang tak sedikit," lirihnya. (ded/c/dil/jpnn)
BACA JUGA: Antara Bung Karno, Banyu Biru, Pemuda dan Gempuran Globalisasi...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Saya Aneh Dengan DPR
Redaktur : Tim Redaksi