JAKARTA (JPNN)- Anggota Komisi VII DPR RI dari F-PBR, Ade Daud Nasution mengritik tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menyentuh kalangan eksekutif, baik Gubernur, Menteri dan lainnya terkait dugaan korupsi kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (Sumsel).
jpnn.com - "KPK harus fair, karena uang semuanya berasal dari eksekutifDPR tahu apa? enggak ada apa-apa disini, kan di sini enggak ada peredaran uang,'' katanya kepada pers di Jakarta, Rabu (6/8)
BACA JUGA: Kasus TTA Segera ke Tipikor
Ditegaskan Ade, KPK jangan sampai lupa bahwa institusi itu dibentuk sebagai produk rakyat yang dilahirkan oleh reformasiBACA JUGA: Pemerintah-DPR Segera Rapat Kerja
Dia melanjutkan, ke depan KPK harus lebih pintar memilih sasaranNamun demikian, Ade juga mengatakan, ke depan DPR jangan munafik mengenai hak proyek
BACA JUGA: Keputusan MK Risiko Demokrasi
''Ke depan anggota DPR jangan munafik mengenai hak proyek agar tidak terjadi hal-hal seperti yang kemarin-kemarinAS saja setiap anggota dewannya punya hak proyek, namanya pork barrelTapi uang bukan buat anggota dewan tersebut tapi buat daerah yg diwakilinya, tapi nanti anggota dewannya tersebut dapat sekian persen,'' jelasnya.(eyd/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Agung : Putusan MK Harus Dilaksanakan
Redaktur : Tim Redaksi