jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Adi Prayitno mengatakan pemerintah harus mengeluarkan sikap tegas dalam merespons manuver kapal coast guard dan nelayan Tiongkok di perairan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan NKRI.
"Tak ada kata diplomasi. Saatnya bangsa ini membuktikan NKRI harga mati dengan mengusir Tiongkok dari Natuna. Jangan ada kesan bangsa ini inferior berhadapan dengan Tiongkok," kata Adi kepada jpnn.com, Sabtu (4/1).
BACA JUGA: Soal Natuna, Pemerintah RI Tidak Boleh Tunduk Kepada Tekanan Asing
Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna berdasarkan hukum laut internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 yang diakui dunia.
Oleh karena itu, kata direktur eksekutif lembaga Parameter Politik ini, negara sebesar Indonesia tak boleh keder pada siapa pun.
BACA JUGA: Pangkogabwilhan I: Tidak Akan Ada Perang di Natuna, Itu Terlalu Dibesar-besarkan
"Indonesia negara besar tak perlu takut. Belanda dan Jepang saja berhasil diusir apalagi cuma Tiongkok," ujar pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Adi juga menyinggung sikap banyak pihak di Pilpres yang lalu begitu lantang bicara NKRI harga mati dan berkoar melawan radikalisme. Nah, sekarang hal itu menurutnya harus dibuktikan dengan membela kepentingan negara ini di Natuna.
BACA JUGA: Inilah Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut Indonesia Vs Tiongkok
"Saatnya NKRI harga mati dengan mengusir China dari Natuna. Jangan hanya keras melawan radikalisme dan khilafah, klaim China di Natuna juga bahaya. Harus dilawan," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam