jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai kritikan Adian Napitupulu kepada Kementerian BUMN tidak beretika.
Sebab, selama ini Adian Napitupulu berada di lingkaran koalisi. Sehingga orang akan membaca bahwa ini ada maksud lain.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Kritik Erick Thohir, Ujang: Karena Uang BUMN Gurih
“Mungkin nama-nama yang diuusulkan untuk duduk di kursi komisaris belum juga didapat,” kata Adib, saat dihubungi awak media, Minggu (14/6).
Adib juga menilai bahwa kritikan Adian sebagai salah satu strategi politik karena belum terakomodirnya beberapa calon komisaris yang diusulkan.
BACA JUGA: Adian Minta Presiden Jokowi Batalkan Pinjaman Rp 8,5 Triliun untuk Garuda
“Saya mencurigai apa yang disampaikan oleh Adian karena memang kepentingan politik yang belum diakomodir,” ujarnya.
Adian melontarkan isu soal kenaikan utang BUMN. Ia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun. Padahal, perbandingan itu tidak apple to apple.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Dipanggil ke Istana, Bahas 2 Hal Penting dengan Jokowi
“Utang Luar negeri sebuah negara lazimnya diperbandingkan dengan PDB negara tersebut,” tegasnya.
Kemudian, Adib meluruskan bahwa dana talangan yang diberikan pemerintah terhadap BUMN sebesar Rp 152 triliun bukanlah penyertaan modal negara.
Dana tersebut ialah pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan. Di mana payung hukum dana talangan dari pemerintah kepada BUMN ialah UU No 2/2020 dan PP 23/2020.
“Dana Talangan adalah upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara,” pungkasnya.(mg7/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh