jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengomentari pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Adian, hal yang utama untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu.
BACA JUGA: GPKB Tegaskan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Hanya Bikin Gaduh
Pertama, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR.
Jika hal ini yang digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen.
BACA JUGA: Ada Demo Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi di DPR, Polisi Sigap, Jalan Bisa Jadi Ditutup
Karena partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi.
Kedua, jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei.
Hasilnya, 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.
BACA JUGA: Fadli Zon Berani Menantang Luhut Binsar, Ada Frasa Menghalalkan Segala Cara, Telak!
"Sementara menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Big Data disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak," ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3).
Adian menilai hasil Big Data yang dipaparkan Luhut dan Muhaimin sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik, karena disampaikan oleh politikus.
Selain itu, hasil Big Data yang dipaparkan tidak diikuti data pendukung lain.
Berbeda dengan hasil survei LSI yang dipaparkan secara lengkap.
"Paparan hasil Big Data hanya disampaikan dalam pernyataan politikus tanpa publikasi resmi yang detail. Di semua media hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media, di mana 60 persen mendukung, 40 persen menolak."
"Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari Big Data yang berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau yang lain," katanya.
Adian juga menyebut dalam penyampaian hasil Big Data tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodelogi yang digunakan.
Misalnya, dari mana angka 100 juta didapat, berapa lama rentang waktu pengumpulan data, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah, serta margin error dan lembaga mana yang mengelola Big Data tersebut.
"Tidak disebutkan apakah lembaganya independen sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail hingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman," katanya.
Menurut Adian, paparan terkait hasil penelitian penting disampaikan secara detail.
Karena rakyat tidak bisa di klaim semena mena, seolah semua atas kehendak rakyat.
"Baiklah, kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisis Big Data tersebut, semoga ada dan objektif. Sambil menunggu, mari lihat bagaimana rakyat Indonesia hari ini," katanya.
Menurut Adian, rakyat saat ini mempertanyakan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, bahan bakar minyak naik, gas elpiji juga naik.
Masyarakat juga mempertanyakan mengapa pandemi tak kunjung berhenti, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, banyaknya anak putus sekolah dan lain-lain.
"Saya kira sebagai bagian dari komunitas dunia, berbagai ancaman perang dari berbagai sebab juga penting untuk dipikirkan. Nah, dari situasi yang ada, bukankah para menteri dan partai koalisi seharusnya fokus menyelesaikan masalah," katanya.
Aktivis'98 ini mengingatkan para menteri dan petinggi partai, bahwa mencari solusi jauh lebih penting daripada sibuk melempar wacana yang tidak terkait dengan tupoksi jabatan dan keinginan partai yang tak melulu soal mengejar jabatan.
"Dari perdebatan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini, kadang sering miris tepfikir, apa iya perpanjangan masa jabatan presiden lebih penting daripada menyelamatkan Rakyat," katanya.
Lantas bagaimana sikap presiden terkait isu perpanjangan masa jabatan yang ada? Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 ini memaparkan hal yang dia ketahui.
"Tiga bulan lalu, 23 Desember 2021 dalam sebuah pertemuan kecil, presiden sama sekali tidak bicara tentang mengubah konstitusi apakah itu menjadi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan."
"Presiden justru bicara tentang konflik pertanahan, pandemi, pertambangan dan beberapa waktu mengobrol ringan tentang hasil survei beberapa calon presiden tentunya, dengan jadwal pemilu tetap 2024," pungkas Adian.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang