jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu angkat bicara terkait sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang oleh sebagian kalangan dinilai berpotensi kurang baik.
Di antaranya, pasal 170 yang mengatur kewenangan presiden bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah.
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Mereka Bercerita Sambil Menangis
Sebagian kalangan menafsirkan kewenangan yang diatur pada pasal tersebut berpotensi membuat presiden menjadi otoriter.
"Saya kira dalam hal ini perlu dibaca pasal yang dimaksud terlebih dahulu. Kemudian membaca penjelasannya, kalau ada. Nah, dalam hal ini DPR tentu perlu memanggil pemerintah untuk memberi penjelasan," ujar Adian pada program 'Ngomongin Politik' (Ngompol) yang tayang di JPNN.com, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Pernah jadi Debt Collector
Menurut anggota Komisi I DPR ini, penjelasan dari pemerintah sangat penting. Paling tidak untuk mengetahui apa sebenarnya maksud dari pasal tersebut.
"Saya kira sangat penting, karena bisa saja apa yang dimaksud itu berbeda dengan apa yang dituliskan. Kan harus diverifikasi. Saya kira DPR akan memanggil menteri-menteri terkait dengan pembahasan pasal demi pasal," ucapnya.
BACA JUGA: Memalukan! Tindakan Kepala Puskesmas Bersama Istrinya Ini Jangan Ditiru
Pentolan aktivis'98 ini lebih lanjut mengatakan, secara tak sengaja telah bertemu dangan dua penggawa buruh beberapa waktu lalu.
Masing-masing Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
"Mereka bilang, bantu dong. Saya jawab, mana bahannya, pasal-pasal mana saja yang yang perlu dikritisi, berikut argumentasinya," kata Adian.
Secara jujur Adian mengaku belum membaca detail seluruh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pria berdarah campuran Batak-Cirebon ini menyatakan baru membaca garis-garis besar terkait persoalan buruh, investasi, perizinan dan lain-lain.
"Intinya menurut gua, ini penting untuk menyederhanakan persoalan. Omnibus Law Cipta Kerja kan peraturan perundang undangan yang begitu banyak dijadikan menjadi satu, sehingga memudahkan investasi. Kan begitu kira-kira tujuannya," pungkas Adian. (gir/jpnn)
Adian Napitupulu: Prabowo, Istirahatlah!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang