jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengimbau pemerintah untuk tidak meremehkan aksi-aksi honorer K2 (kategori dua) yang terjadi di daerah. Kalau dibiarkan aksi protesnya akan semakin besar.
"Ini aksi honorer K2 bukan cuma main-main. Mereka akan melakukan aksi lebih besar bila pemerintah tidak memberikan solusi yang pro K2," kata Lukman kepada JPNN, Senin (1/10).
BACA JUGA: Pantang Mundur, Honorer K2 Pasti Kepung Jakarta
Said menyebutkan, pada 26 September, perwakilan ADKASI datang ke DPR RI menyerahkan surat dukungan 416 kabupaten untuk mempercepat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi menjadi jalan satu-satunya bagi pemerintah dan DPR RI untuk menyelesaikan masalah honorer K2 tua.
Lukman berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi DPRD se-Indonesia yang menjadi representasi perwakilan rakyat di daerah. Akan semakin besar gejolak aksi para tenaga honorer di daerah jika tidak ditanggapi pemerintah pusat.
BACA JUGA: Ribuan Honorer K2 Gelar Aksi Lagi
"Kami yang setiap hari didemo dan mengganggu aktivitas DPRD yang lagi fokus menyelesaikan agenda pembahasan APBD perubahan dan APBD 2019," ujarnya.
Dia menegaskan, sikap ADKASI yang disampaikan ke pusat bukan tanpa alasan. Penerimaan CPNS 2018 tidak berpihak kepada honorer yang puluhan tahun mengabdi.
BACA JUGA: Mendaftar CPNS 2018, 23 Guru Honorer K2 Ditolak Sistem SSCN
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan menjadi solusi. Hanya dengan merevisi UU ASN solusi pengangkatan honorer menjadi PNS secara bertahap.
"Kami mendesak pemerintah pusat bersikap terhadap gejolak aksi honorer di berbagai daerah," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Sudah Siap, Tunggu Instruksi dari Bu Titi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad