jpnn.com, BERAU - Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masih memiliki masalah di bidang kesehatan.
Salah satunya adalah kurangnya tenaga medis yang tersebar di tempat pelayanan kesehatan.
BACA JUGA: Hayo Lhoo, Bupati Terancam tak Gajian 6 Bulan
Saat ini, Berau memiliki dua rumah sakit. Salah satunya berstatus pratama yang berada di Talisayan.
Selain itu, ada 21 puskesmas dan 107 puskemas pembantu (pustu) yang telah tersebar di 13 kecamatan.
BACA JUGA: Walah, Aparat Desa tak Digaji 6 Bulan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Abdul Jabbar Kareem mengatakan, kurangnya tenaga medis juga terlihat dengan minimnya kepala puskesmas yang merupakan lulusan S1.
Dari 21 puskesmas, hanya ada satu kepala yang merupakan lulusan S1.
BACA JUGA: Kabar Buruk Bagi Guru Honorer soal Gaji, Nggak Jelaasss
“Kalau melihat di peraturan menteri kesehatan (Permenkes), untuk puskesmas itu selayaknya harus ada dua dokter yang bekerja di sana yakni satu dokter umum dan satu dokter gigi. Kemudian ditambah perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat dan lain-lain,” katanya saat ditemui Berau Post, Senin (13/3).
Dia menambahkan, kurangnya tenaga medis, khususnya dokter, merupakan hal yang lumrah dan telah lama terjadi di Berau.
Dirinya mencontohkan di Puskesmas Long Lai yang selama bertahun-tahun tidak memiliki dokter.
“Namun, alhamdulillah saat ini sudah ada yang mau bertugas di sana,” ucapnya.
Menurut Jaka, lokasi puskesmas dan fasilitas yang minim menjadi penyebab dokter enggan ditugaskan di daerah pedalaman.
Begitu juga dengan jaringan telekomunikasi.
“Mereka (dokter) juga perlu referensi ilmu. Adanya jaringan komunikasi tentunya akan menambah dan memperbarui ilmu yang mereka punya, karena bisa membuka internet maupun berkomunikasi dengan dokter lainnya,” terangnya.
Menurut dia, hal itu tak hanya terjadi di Berau. Tarakan juga mengalami hal yang sama.
Bahkan, ada dokter yang menolak bertugas di Tarakan meski digaji Rp 50 juta sebulan.
“Makanya saat ini kami sedang mempertimbangkan untuk menaikkan gaji dokter hingga Rp 60 juta per bulan, supaya ada yang mau bertugas di RS pratama. Namun, tidak semuanya digaji sebesar itu, karena harus ada pertimbangan juga,” pungkasnya. (arp/app)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Usut Transfer Rp 800 Miliar ke Sejumlah Dokter
Redaktur & Reporter : Ragil