jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Housing and Urban Development (The HUD) Institute Muhammad Joni meyakini bakal capres Pemilu 2024 Anies Baswedan mampu mengatasi persoalan perumahan rakyat jika kandidat dari Koalisi Perubahan itu terpilih menjadi Presiden ke-8 RI.
Joni yang juga dikenal sebagai advokat bidang perumahan itu beralasan Anies sudah memetakan persoalan backlog (selisih antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah) yang mencapai 12,7 juta unit sekaligus menyiapkan solusinya.
BACA JUGA: Anies Dorong Koperasi Perumahan sebagai Alternatif Pengadaan & Pembiayaan Hunian
Menurut Joni, mantan gubernur DKI Jakarta itu memegang dua kunci pokok dalam program perumahan.
“Kata kunci pokok kebijakan itu ialah transformasi perumahan rakyat dalam pembangunan perkotaan, dan reformasi pembiayaan alternatif pro-perumahan rakyat,” ujar Joni pada Sabtu (11/11/2023).
BACA JUGA: Semoga Kelak Anies-Muhaimin Sikat Mafia Tanah demi Memudahkan Rakyat Punya Rumah
Lebih lanjut Joni mengatakan Anies telah memetakan masalah backlog dan solusinya. Tidak hanya berupaya mengatasi backlog, Anies juga menargetkan waktu penyelesaiannya.
“Dia juga menyampaikan strategi dan terobosan. Jadi, konkret bukan cuma gagasan kebijakan. Langsung kepada karya dan kapan timeline dilaksanakan, berapa lama dibereskan," tutur Joni.
BACA JUGA: Cak Imin Optimistis AMIN Bisa Meraup 60 Persen Suara di Jatim
Pada Jumat (10/11/2023), Anies menjadi pembicara pada bincang-bincang bertema ‘Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat pada Pemerintahan yang Akan Datang’ di Harmoni, Jakarta Pusat. Acara itu digagas oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
Joni mengaku menyimak setiap program yang ditawarkan Anies dalam bincang-bincang tersebut. Menurut Joni, sebenarnya Anies semasa masih menjadi gubernur DKI sudah membuktikan program tersebut.
Anies, kata Joni membuat terobosan bernama JakHabitat untuk memenuhi kebutuhan rakyat Jakarta akan hunian layak. Salah satu perwujudan program itu ialah transformasi Kampung Susun Bahari Akuarium.
Praktisi hukum itu menuturkan awalnya warga Kampung Susun Akuarium tergusur, dokumen kependudukan mereka seperti KTP dibekukan, bahkan akses bantuan pun terputus.
Namun, akhirnya warga Kampung Akuarium memperoleh pengakuan dan memiliki hak untuk bermukim, bahkan mempunyai status legal untuk hidup di linkungan layak.
“Bahkan (Anies) menjadikan mereka sebagai komunitas berdaya via koperasi (sebagai pengelola)," ujar Joni.
Penulis buku 'Ayat-Ayat Perumahan Rakyat' (2018) dan 'Ayat-Ayat Kolaborasi Jakarta Habitat' (2022) itu menambahkan istilah from zero to hero juga layak disematkan kepada hunian komunitas yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara tersebut.
Kampung Susun Akuarium berhasil menyabet penghargaan Innovation Awards 2023 dari Asia Pasific Housing Forum bulan lalu.
"Kampung Akuarium juara dalam hal pelibatan partisipasi bermakna warga masyarakat," ucapnya. "Warga Akuarium bisa menjadi agen pembangunan.”
Joni pun mengapresiasi Anies yang tetap melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi persoalan ketersediaan perumahan rakyat ini ke depan, termasuk melibatkan APERSI. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi backlog.
“Tentu dengan memosisikan sebagai pembangunan perumahan rakyat yang berbasis kepada kebijakan sosial, bukan melulu kebijakan komersial. Bedalah kalau itu kebijakan komersial, perumahan mewah, apartemen mewah. Ini enggak," kata Joni.
Dia menambahkan komitmen Anies untuk menghadirkan negara dalam menyediakan hunian bagi rakyat juga patut didukung.
“Pemerintah harus hadir aktif positif di garda terdepan dengan mengalokasi anggaran, mengalokasi penyediaan tanah, dan untuk itu harus dioptimalkan sebagai dokumen program strategis nasional," tuturnya.
Joni juga mengapresiasi ide Anies soal akses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi semua kalangan. Menurut Joni, KPR dengan suku bunga maksimal 5 persen yang digagas Anies tersebut sangat mungkin diwujudkan.
"Sangat memungkinkan karena cost of fund itu, kalau mau, bisa diefisienkan. Jadi, pembangunan perumahan rakyat, perlakuannya tidak harus sama dengan pembiyaan terhadap investasi komersial," katanya.
Joni menegaskan harus ada skema alternatif dalam pembiayaan untuk perumahan rakyat. Menurut dia, pembiayaan itu tidak harus melalui perbankan yang biasanya berhitung soal cost of fund dan biaya lainnya.
“Dengan dekatnya akses pembiayaan, maka semakin dekat akses kepada perumahan itu sendiri," katanya.(jpnn.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Sangat Paham soal Perumahan, Masalah KPR dan Backlog Tinggi Pasti Terpecahkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi