jpnn.com - Sekalipun menganut sistem presidensial, pemerintahan di Indonesia pada praktiknya semi parlementer.
Dengan realitas seperti itu, presiden RI belum tenang tanpa dukungan parlemen terutama soal legislasi dan penganggaran.
BACA JUGA: Mantan Menkes Usulkan Nama untuk Kursi Menkes
"Karena di Indonesia ini adalah multipartai, membangun koalisi penting dilakukan," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam saat diwawancarai di Jakarta, Sabtu (26/7) malam.
Menurut dia, pemerintah perlu melaksanakan roda pemerintahan dengan stabil. Untuk itu, perlu mendapatkan dukungan besar dari parlemen.
BACA JUGA: Menag Pimpin Sidang Isbat Sore Ini
Nah, kalau saja pemerintahan Jokowi-JK, tidak mampu merangkul beberapa partai yang ada di parlemen, ia khawatir akan membuat pemerintahan baru itu rentan digoyang dan sulit untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat.
"Paling nggak partai pendukung, karena sistem presidensil dengan sistem multipartai, mengharuskan presiden mengakomodir perwakilan dari partai," kata peraih doktor dari Universitas Hawai itu.
Bagi Saiful, perwakilan dari partai politik yang akan duduk di kabinet, bukan berarti merupakan figur yang tidak memiliki kompetensi. Sesungguhnya, banyak kader partai yang mempunyai profesionalitas dan kapasitas di berbagai bidang.
BACA JUGA: Pembuatan Terminal Khusus TKI Dianggap Melegitimasi Kejahatan
"Profesional itu bisa dibagi dua, profesional murni dan ada juga profesional partai," katanya.
Dia membandingkan antara profesional partai dengan profesional murni. Profesional partai dianggapnya lebih memiliki leadership dan pengetahuan tentang konstalasi politik di parlemen.
"Dari segi leadership saja kader partai lebih baik daripada orang profesional, selain itu orang partai sudah terbiasa dengan beberapa gerakan dan wacana politik yang terjadi di pemerintahan," jelasnya.
Apalagi orang-orang partai politik mempunyai peran yang besar terhadap proses pemenangan pasangan Jokowi-JK. Jadi, imbuh Saipul, bentuk tanggung jawabnya lebih besar dari orang-orang non parpol yang tidak berperan besar di Pilpres nantinya.
"Orang-orang non parpol tidak keringetan di Pilpres dan tidak bisa mengatasi kebutuhan politik dan tidak ada leadership," pungkas Saiful. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKI Sudah Mulai Dikerjai Calo di Garbarata
Redaktur : Tim Redaksi