jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Agum Gumelar mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi – JK menggeber pembangunan infrastruktur, salah satunya pelabuhan.
Dikatakan Agum, meningkatkan kemampuan pelabuhan adalah upaya memberikan kemudahan pelayanan, serta memudahkan pengangkutan barang supaya lancar. Ia pun memuji pembangunan Pelabuhan Probolinggo bekerja sama dengan PT Wahyu Samudera Indah (WSI) yang saat ini merupakan satu-satunya perusahaan yang membangun pelabuhan di Dubai.
BACA JUGA: Sepertinya Ini Misi Khusus Moeldoko dan Agum dari Jokowi
“Kerja sama itu guna meningkatkan pelayanan pelabuhan dan meningkatkan pelabuhan dalam memberikan pelayanan angkutan barang. Pemerintah sekarang sedang gencar membangun infrastruktur, termasuk tol laut. Kenapa? Infrastruktur kita jauh ketinggalan termasuk di ASEAN,” kata Agum dalam pernyataan resminya, Selasa (5/6).
Menteri Perhubungan era Gus Dur tersebut mengatakan, di Indonesia banyak infrastruktur yang belum dibangun, dan banyak daerah terpencil, terisolir dan daerah surplus tapi tidak bisa dipasarkan. Karena itulah, pemerintah Jokowi membangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan agar mampu meningkatkan potensi ekonomi.
BACA JUGA: Pengamat: Jokowi Perlu Kikis Jaringan Prabowo dan SBY di TNI
Dijelaskan, untuk membangun infrastruktur dibutuhkan dana besar, sekitar Rp5.500 triliun hingga Rp6.000 triliun. Oleh karena itu diperlukan bantuan.
"Dan dibacalah peta dunia. Negara-negara mana yang mampu membantu. Negara pertama Tiongkok dan Jepang. Seluruh negara ASEAN itu orientasinya ke Tiongkok. Jadi itu tidak salah,” tegasnya.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Jokowi Gaet Jenderal untuk Pemetaan Elektoral
Direktur Pengembangan dan Usaha Pelabuhan Probolinggo Kemal Heryandri menambahkan pembangunan Pelabuhan Probolinggo dananya dari APBN Kementerian Perhubungan dan APBD Pemprov Jawa Timur. Sejak 2008 Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana APBD senilai lebih dari Rp 300 miliar untuk membangun infrastruktur pelabuhan Probolinggo, seperti reklamasi, pembangunan trestle, dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan gedung kantor.
Dijelaskan Kemal, total luas lahan Pelabuhan Probolinggo adalah 23,12 hektare di mana seluas 20,4 hektare berupa lahan hasil reklamasi.
Menurutnya, pelabuhan Probolinggo sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu mengurangi biaya transportasi di wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya, sehingga ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32 persen.
Awalnya, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai cadangan sistem transportasi Provinsi Jawa Timur akibat bencana lumpur Lapindo.
Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Total volume bongkar muat pada tahun 2016 sebesar 432.578 ton. Kemudian pada Juli 2017 jumlah itu meningkat 80.70% persen menjadi 781.706 ton, dengan jumlah kedatangan kapal (ship call) 300 unit pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 362 pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 20,67%.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan Probolinggo maka BUMD PT Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN) akan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Wahyu Samudra Indonesia (WSI). MOU antara PT. DABN dan PT.WSI telah ditanda tangani di Malang pada 20 Maret 2018. Sedangkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ditanda tangani pada 4 Juni 2018 di Jakarta. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaet Eks TNI ke Lingkar Istana Bisa Jadi Blunder bagi Jokowi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad